Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Buka Peluang Bangun Koalisi dengan Demokrat dan PKB

Kompas.com - 20/03/2018, 15:11 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Gerindra membuka peluang bagi partai politik yang belum menentukan dukungan pada Pemilihan Presiden 2019 untuk bergabung dengan koalisinya, termasuk Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Saat ini, ada 5 partai yang telah menyatakan secara resmi dukungannya kepada Joko Widodo yakni PDI-P, Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, dan Golkar.

"Semua nanti kami buka peluang bagi partai-partai yang selama ini belum memberikan pernyataan dukungan ke pihak sana (kubu Jokowi) ya," ujar Fadli Zon, di Gedung DPP Gerindra, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Baca juga: Fadli Zon: Pernyataan Prabowo soal Indonesia Bubar pada 2030 Hanya Peringatan

Ia menilai, peluang itu bisa saja menghadirkan kekuatan politik yang seimbang antara kubu Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019.

"Saya kira di sana kan baru lima, yang belum menyatakan kan lima. Jadi sama-sama lima lah. Nanti kita lihat," ujar Fadli.

Ia mengatakan, kini Gerindra telah menjalin hubungan dan komunikasi politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) pada sejumlah pemilihan kepala daerah.

Fadli optimistis ketiga partai bisa menjalin koalisi pada Pilpres 2019.

"Jadi chemistry-nya sudah ketemu. Jadi saya sampaikan telah ada kesesuaian mudah-mudahan tinggal nanti bagaimana arrangement-nya," kata dia.

Baca juga: Fadli Zon Bantah Anggapan Prabowo Ragu Maju Pilpres 2019

Ia mengungkapkan, saat ini Gerindra fokus pada pemenuhan syarat presidential threshold melalui koordinasi intensif dengan PKS dan PAN selaku calon mitra koalisi.

"Kami masih terus berkoordinasi dengan mitra mitra calon mitra koalisi dengan PKS, PAN. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa bersama sama," ujar Fadli.

Fadli menegaskan, Gerindra tetap akan mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden pada bulan April 2018.

"Jadi nanti kalau Pak Prabowo terpilih harus ada power sharing dengan partai-partai yang ada dengan ke depan bersama-sama untuk membangun pemerintahan," kata Fadli.

Terkait kandidat cawapres Prabowo, ia mengatakan, hal itu harus berdasarkan kesepakatan koalisi. 

Meski demikian, kata Fadli, calon pendamping Prabowo harus memiliki elektabilitas, kapabilitas, dan integritas yang baik.

Kompas TV Partai Gerindra menampik adanya keraguan untuk mencalonkan ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com