Pelantikan Wakil Ketua DPR dari PDI-P Selasa Pekan Depan

Kompas.com - 15/03/2018, 08:16 WIB
Ketua DPR Setya Novanto (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah), Agus Hermanto (kedua kanan), Taufik Kurniawan (kiri) dan Fahri Hamzah (kanan) memimpin rapat sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Hasil musyawarah pimpinan DPR dengan pimpinan Fraksi disetujui 573 pasal pemilu dan voting untuk dua opsi paket A atau B. ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASAKetua DPR Setya Novanto (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah), Agus Hermanto (kedua kanan), Taufik Kurniawan (kiri) dan Fahri Hamzah (kanan) memimpin rapat sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Hasil musyawarah pimpinan DPR dengan pimpinan Fraksi disetujui 573 pasal pemilu dan voting untuk dua opsi paket A atau B.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan mulai hari ini Undang-undang MD3 berlaku dengan sendirinya meski tak ditandatangani Presiden Jokowi.

Sebab berdasarkan peraturan perundang-undangan, undang-undang aktif dengan sendirinya setelah 30 hari disahkan di DPR. Karena itu, kata Bamsoet, sapaannya, pelantikan Wakil Ketua DPR dari PDI-P akan berlangsung Selasa (20/3/2018) pekan depan.

"Undang-undang MD3 hari ini mulai berlaku dan pelantikan wakil ketua DPR dari PDI-P dilaksanakan Selasa pekan depan," kata Bamsoet melalui pesan singkat, Kamis (15/3/2018).

(Baca juga: Pimpinan DPR Tunggu Usulan Calon Wakil Ketua DPR dari PDI-P)

Sementara itu Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah menyatakan hingga saat ini partainya masih menunggu keputusan sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri untuk menentukan sosok yang akan menduduki kursi Pimpinan DPR.

Sebab, kata Basarah, keputusan penunjukan Pimpinan DPR di PDI-P termasuk hal yang strategis sehingga dibutuhkan peran sentral ketua umum. Hal itu sebagaimana keputusan PDI-P mengusung kembali Presiden Jokowi di Pemilu 2019.

Basarah pun digadang-gadang sebagai Pimpinan MPR dari Fraksi PDI-P. Hal itu bahkan dilontarkan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Zul, sapaannya, bahkan telah meminta Mega menunjuk Basarah sebagai Wakil Ketua MPR yang baru.

Menyikapi hal itu, Basarah enggan berkomentar. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Megawati.

"Sepanjang Bu Mega belum mengeluarkan keputusan berdasarkan hak prerogratif maka fraksi PDI Perjuangan di MPR ini belum bisa memproses apa pun, jadi mari kita tunggu Bu Mega," kata Basarah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

Nasional
Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Nasional
Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Nasional
Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Nasional
Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Nasional
UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

Nasional
BNPT: MIT Jadi Sensitif dan Ingin Menyakiti setelah Tak Ada Lagi Dukungan Warga

BNPT: MIT Jadi Sensitif dan Ingin Menyakiti setelah Tak Ada Lagi Dukungan Warga

Nasional
KPAI: Hanya 4,08 Persen Sekolah yang Akan Melakukan Rapid Test Saat Pembelajaran Tatap Muka

KPAI: Hanya 4,08 Persen Sekolah yang Akan Melakukan Rapid Test Saat Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
BNPT Sebut Teroris MIT Bunuh Keluarga di Sigi karena Tak Ingin Tinggalkan Jejak

BNPT Sebut Teroris MIT Bunuh Keluarga di Sigi karena Tak Ingin Tinggalkan Jejak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X