Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Ketokohan Diperkirakan Masih Kuat pada Pemilu 2019

Kompas.com - 12/03/2018, 15:01 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politik ketokohan pada Pemilihan Umum 2019 diperkirakan masih cukup kental. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya melihat, kompetisi politik di Indonesia masih melandaskan pada sosok tokoh tertentu untuk mendongkrak suara pemilih.

"Partai Demokrat menjadi besar karena SBY (Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono), Gerindra besar karena Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra), PDI-P dulu besar karena Megawati (Ketua Umum PDI-P) dan sekarang karena Jokowi," ujar Yunarto kepada Kompas.com, Senin (12/3/2018).

Yunarto menilai, partai seperti Partai Demokrat dan PDI-P yang ketua umumnya telah menjabat sebagai presiden, seharusnya menyerahkan tongkat estafet kepada sosok lain yang dapat mendongkrak suara partai, baik di pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

"Bukan hanya sebatas tokoh tapi juga pendongkrak di saat pemilu terjadi. Kita tahu nanti pemilu kan berlangsung serentak, pilpres, dan pileg berlangsung berbarengan," ujar Yunarto.

(Baca juga: Peta Koalisi Pilpres 2019 dan Kemiripannya dengan Pilkada DKI...)

Oleh karena itu, menurut Yunarto, perolehan suara pada pileg juga akan sangat bergantung pada sosok yang akan diajukan saat pilpres. Kuatnya politik ketokohan nanti juga akan menyulitkan partai lain yang tidak punya kader kuat.

"Partai yang tidak punya kader untuk dimajukan, itu sulit untuk kemudian menaikkan elektabilitasnya. Itu yang menyebabkan PDI-P dan Gerindra punya peluang untuk menaikkan elektabilitasnya karena mereka punya Jokowi dan Prabowo," kata dia.

Di sisi lain, Yunarto juga melihat manuver Demokrat dan SBY yang selalu menggaungkan sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai penerus estafet kepemimpinan SBY.

Menurut dia, sosok AHY akan jadi harga tawar strategis dalam menentukan manuver Demokrat ke depannya. Meskipun rekam jejak AHY masih minim, ia melihat sosok AHY sebagai putra dari SBY justru akan menjadikan AHY sebagai tonggak utama Demokrat pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, posisi tawar AHY sebagai cawapres akan jauh lebih tinggi dan menjadi batu loncatan AHY. Terlebih kompetisi Pilgub DKI 2017 telah melambungkan namanya dalam bursa cawapres.

"Menurut saya apa yang ditarget oleh Demokrat sangat realistis, (AHY) bukan ditujukan untuk 2019 melainkan 2024. Sehingga menurut saya, jika AHY dimajukan di 2019 dan kalah, itu akan menjadi batu loncatan luar biasa di tahun 2024," ujarnya.

Kompas TV Presiden Jokowi Menghadiri Rapimnas Demokrat di Sentul, Sabtu (10/03).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com