Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peta Koalisi Pilpres 2019 dan Kemiripannya dengan Pilkada DKI...

Kompas.com - 09/03/2018, 08:09 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peta koalisi partai politik untuk Pemilihan Presiden 2019 perlahan-lahan mulai terlihat, beberapa bulan sebelum pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada Agustus mendatang.

Meski semuanya masih bisa berubah sampai ada pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, namun setidaknya sudah ada peta koalisi yang mengarah kepada tiga poros.

Poros Jokowi

Pertama, adalah poros koalisi pendukung Presiden Joko Widodo sebagai petahana. Lima partai politik sudah mendeklarasikan secara resmi dukungan ke Jokowi, yakni PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP, dan Partai Hanura.

Sejak Pilpres 2014 lalu, PDI-P, Nasdem, dan Hanura sudah menjadi pendukung Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Sementara, PPP dan Partai Golkar baru bergabung ke pemerintah belakangan, setelah kedua parpol tersebut dilanda dualisme kepemimpinan.

Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (kedua kanan), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga kader PDI-P Puan Maharani (kiri) dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo, bersama para kader PDIP lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.POOL/DOK. PDI-P Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (kedua kanan), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga kader PDI-P Puan Maharani (kiri) dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo, bersama para kader PDIP lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.
Jika ditotal, koalisi Jokowi adalah yang paling gemuk dengan mengantongi 290 kursi atau 51,77 persen. Jumlah itu sudah jauh lebih cukup dari syarat ambang batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu yang hanya 20 persen kursi DPR.

(Baca juga: Golkar Harap Wacana Poros Ketiga Tak Ganggu Kekompakan Koalisi Jokowi)

Poros Prabowo

Poros kedua yakni Partai Gerindra dan PKS. Kedua partai politik ini sejak awal pemerintahan Jokowi menyatakan diri sebagai oposisi dan masih konsisten hingga saat ini.

Hubungan kedua parpol semakin dekat setelah berkoalisi di sejumlah pemilihan kepala daerah, termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017 yang berhasil dimenangkan.

Lalu pada Kamis (8/3/2018) kemarin, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sudah memastikan bahwa Partai Gerindra akan berkoalisi dengan PKS di Pilpres 2019.

"Dengan PKS kami sudah firm," kata Fadli.

Pernyataan Fadli diamini oleh Wakil Sekjen PKS Mardani Ali Sera.

"Insya Allah," jawab Mardani saat dikonfirmasi secara terpisah.

(Baca juga: Gerindra Tak Masalah jika Muncul Poros Baru Penantang Jokowi dan Prabowo)

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com