Henry Yosodiningrat: Pengguna Narkotika Musiman Harus Dipidana

Kompas.com - 05/03/2018, 18:26 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat meminta polisi menangkap dan menahan Pimpinan FPI Rizieq Shihab di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/1/2017). Ambaranie Nadia K.MAnggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat meminta polisi menangkap dan menahan Pimpinan FPI Rizieq Shihab di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/1/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P  Henry Yosodiningrat tak sepakat jika seluruh pengguna narkotika yang ditangkap perlu direhabilitasi dan tak perlu dipidana.

Menurut Henry, pengguna narkotika dapat dikategorikan menjadi dua golongan, yakni pengguna musiman dan yang sudah ketergantungan.

Ia menilai pengguna musiman sebaiknya tak perlu mengikuti program rehabilitasi, sebab belum mencapai pada tahap ketergantungan. Jika tertangkap maka, pengguna musiman layak untuk dipidana.

"Yang musiman ini ada eksekutif, Sekda, anggota DPR, ada pengusaha, yang kalau malam mereka pesta di kafe. Mereka sedikit (memakai narkotika) apa perlu direhabilitasi?" ujar Henry saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

"Kita jangan latah dengan pendapat yang enggak jelas. Kita pilah dulu, yang namanya pengguna ada dua macam. Ada yang ketergantungan ada yang musiman," kata dia.

Sementara itu, lanjut Henry, pengguna yang sudah ketergantungan biasanya mengalami kecanduan. Pecandu akan merasa menderita jika tidak memakai narkotika.

Pengguna dalam kategori ketergantungan, kata Henry, sebaiknya tidak perlu dipidana dan harus direhabilitasi.

(Baca juga: Anggota Komisi III Usulkan Presiden Terbitkan Perppu Narkotika)

 

"Yang kedua, kalau ada pengguna yang sedikit enggak memakai itu sangat menderita, itu yang namanya orang mengalami keergantungan. Itu mau pidana ya enggak adil dong. Artinya, orang inilah yang direhab. Yang ketergantungan direhab, yang belum sampai ketergantungan ya dipidana," kata Henry.

Secara terpisah, Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat Yohan Misero menilai perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

Menurut Yohan, UU Narkotika yang saat ini berlaku di Indonesia memiliki beberapa kelemahan mendasar, yakni masih mengkriminalisasi penggunaan narkotika, mengkriminalisasi penguasaan dan pembelian narkotika bahkan dalam jumlah kecil.

Selain itu, BNN tidak diberikan wewenang rehabilitasi sehingga kewenangannya harus diselundupkan via Perpres dan tidak terdapat pasal yang memperbolehkan narkotika golongan 1 untuk kesehatan.

"Hal ini sepatutnya jadi perhatian Kepala BNN baru untuk ikut mereformasi kebijakan narkotika Indonesia," kata Yohan melalui keterangan tertulisnya, Minggu (4/3/2018).

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Nasional
Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Nasional
Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Nasional
Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Nasional
Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Nasional
Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Nasional
Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Nasional
Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Nasional
Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Nasional
KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Nasional
Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Nasional
Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Nasional
Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X