Lapor Pertemuan Jokowi-PSI ke Ombudsman, ACTA Bantah Ada Motif Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman membantah anggapan adanya motif politik terkait aksi ACTA yang melaporkan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Partai Solidaritas Indonesia ke Ombudsman RI.

Pertemuan itu berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (1/3/2018).

"Kalau ada tendensi politik tentu selama ini teman-teman buktikan kami pure organisasi yang tidak punya tendensi politik apa pun. Kami bergerak secara swadaya selama ini," ujar Habiburokhman saat menggelar konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2018).

Habiburokhman menegaskan bahwa yang dilaporkan oleh ACTA ke Ombudsman bukan Presiden Joko Widodo, melainkan peristiwa pertemuan tersebut.

"Yang kami laporkan ke Ombudsman adalah peristiwanya, bukan personalnya," kata Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra itu.

(Baca juga: Pengamat: Ketua PSI "Ember", se-Indonesia Jadi Tahu Jokowi Blunder)

ACTA berencana melaporkan pertemuan tersebut ke Ombudsman RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Habiburokhman menduga ada pelanggaran atau maladministrasi dalam pertemuan Jokowi-PSI karena kedua pihak membahas pemenangan Pilpres 2019 di Istana.

Rencananya, laporan dugaan maldministrasi akan diserahkan ke Ombudsman pada Senin (5/3/2018) siang. 

Ia pun menyerahkan sepenuhnya ke Ombudsman untuk menilai apakah pertemuan tersebut merupakan perbuatan yang melampaui wewenang dalam konteks pelayanan publik.

"Kita tidak boleh menoleransi sedikit pun penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis," ujar Habiburokhman.

"Kami mengingatkan kepada semua pihak bahwa di tahun politik ini janganlah mempertontonkan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika secara berlebihan. Kita harus kedepankan sikap ksatria dan taat asas agar menjadi contoh yang baik bagi rakyat," tuturnya.

Presiden Joko Widodo menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana di sela agenda kerjanya, Kamis (1/3/2018) sore.

Para pengurus PSI yang datang adalah Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP Tsamara Amany. Pertemuan itu berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit.

(Baca: 90 Menit, Jokowi Bahas Strategi Pemenangan Pilpres 2019 dengan PSI)

PSI pun mengakui bahwa pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga Pemilihan Presiden 2019. Salah satu strategi pemenangan yang dibahas adalah kampanye lewat media sosial.

"Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Pak Jokowi sadar, milenial presentasinya pada 2019 sangat besar," tutur Tsamara.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan, pertemuan Presiden Joko Widodo bersama pengurus PSI  sebatas silaturahim.

"Tidak ada materi yang sifatnya khusus karena pasti Presiden memahami bahwa Istana bukan untuk kegiatan bersifat politik praktis," ucap Pramono, Sabtu (3/3/2018).