6 Fakta Sidang soal Rencana Kongkalikong Proyek E-KTP

Kompas.com - 27/02/2018, 09:52 WIB

Abba Gabrillin,

Sabrina Asril

Tim Redaksi

Abba Gabrillin

Penulis

Sabrina Asril

Editor

Lihat Foto

Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/2/2018). Sidang lanjutan itu beragenda mendengarkan keterangan saksi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. (KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

Advokat Elza Syarief saat memenuhi panggilan MKD DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Mantan Direktur Utama Perum PNRI, Isnu Edhi Wijaya, bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat saksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/2/2018).

Mereka yang bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto itu yakni, pengacara Elza Syarief dan mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya.

Kemudian, mantan anggota dewan pengawas PNRI Yudi Permadi. Satu saksi lainnya yakni, pengusaha Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby.

Berikut enam fakta yang terungkap dalam persidangan:

1. Elza Syarief sebut keterangan Nazaruddin kadang berubah-ubah

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Advokat Elza Syarief saat memenuhi panggilan MKD DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Advokat Elza Syarief mengakui bahwa keterangan kliennya, Muhammad Nazaruddin, kadang suka berubah-ubah. Menurut Elza, hal itu yang membuat keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu kadang sulit diyakini kebenarannya.

Ia pertama kali mengetahui proyek e-KTP dari Nazaruddin sekitar tahun 2011. Pada waktu itu, Nazar membuat skema dan gambar tentang korupsi dalam proyek e-KTP.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Elza mengatakan, Nazaruddin pernah bercerita bahwa Anas Urbaningrum bertugas memuluskan persetujuan eksekutif dan legisatif, karena Partai Demokrat yang berkuasa.

Kemudian Setya Novanto bertugas mencari pengusaha untuk mensukseskan proyek. Adapun, keuntungan akan dibagi dua, Anas dan Setya Novanto.

2. Gunakan bahasa Jawa, keponakan Novanto bicarakan 7 persen untuk Senayan

Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, pernah membicarakan adanya rencana pembagian fee ke Senayan, yang diduga untuk anggota DPR RI. Hal itu dikatakan Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby saat bersaksi

Menurut Bobby, pada waktu itu sekitar jam 16.00 atau jam17.00, ia sedang berada di ruang kerja Irvanto di Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta. Ia dan Irvanto yang merupakan Direktur PT Murakabi Sejahtera itu sedang menunggu dokumen prakualifikasi lelang yang harus ditandatangani.

"Sewaktu sedang bicara tentang pekerjaan kami yang berat, tiba-tiba dia bilang 'Abot. Sing kono njaluk pitu'," kata Bobby.

Menurut Bobby, kata-kata itu memaksudkan bahwa Irvanto merasa berat, karena ada bagian 7 persen yang harus diberikan.

Saat mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jawa itu, menurut Bobby, Irvanto sambil menunjuk ke luar jendela. Ternyata, Irvanto memaksudkan 7 persen untuk Senayan.