Kompas.com - 27/02/2018, 09:52 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat saksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/2/2018).

Mereka yang bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto itu yakni, pengacara Elza Syarief dan mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya.

Kemudian, mantan anggota dewan pengawas PNRI Yudi Permadi. Satu saksi lainnya yakni, pengusaha Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby.

Berikut enam fakta yang terungkap dalam persidangan:

1.  Elza Syarief sebut keterangan Nazaruddin kadang berubah-ubah

Advokat Elza Syarief saat memenuhi panggilan MKD DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Advokat Elza Syarief saat memenuhi panggilan MKD DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Advokat Elza Syarief mengakui bahwa keterangan kliennya, Muhammad Nazaruddin, kadang suka berubah-ubah. Menurut Elza, hal itu yang membuat keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu kadang sulit diyakini kebenarannya.

Ia pertama kali mengetahui proyek e-KTP dari Nazaruddin sekitar tahun 2011. Pada waktu itu, Nazar membuat skema dan gambar tentang korupsi dalam proyek e-KTP.

Baca juga : Cerita Elza Syarief soal Anas dan Nazaruddin yang Saling Cinta hingga Benci

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Elza mengatakan, Nazaruddin pernah bercerita bahwa Anas Urbaningrum bertugas memuluskan persetujuan eksekutif dan legisatif, karena Partai Demokrat yang berkuasa.

Kemudian Setya Novanto bertugas mencari pengusaha untuk mensukseskan proyek. Adapun, keuntungan akan dibagi dua, Anas dan Setya Novanto.

2. Gunakan bahasa Jawa, keponakan Novanto bicarakan 7 persen untuk Senayan

Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, pernah membicarakan adanya rencana pembagian fee ke Senayan, yang diduga untuk anggota DPR RI. Hal itu dikatakan Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby saat bersaksi

Menurut Bobby, pada waktu itu sekitar jam 16.00 atau jam17.00, ia sedang berada di ruang kerja Irvanto di Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta. Ia dan Irvanto yang merupakan Direktur PT Murakabi Sejahtera itu sedang menunggu dokumen prakualifikasi lelang yang harus ditandatangani.

Baca juga : Gunakan Bahasa Jawa, Keponakan Novanto Bicarakan 7 Persen untuk Senayan

"Sewaktu sedang bicara tentang pekerjaan kami yang berat, tiba-tiba dia bilang 'Abot. Sing kono njaluk pitu'," kata Bobby.

Menurut Bobby, kata-kata itu memaksudkan bahwa Irvanto merasa berat, karena ada bagian 7 persen yang harus diberikan.

Saat mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jawa itu, menurut Bobby, Irvanto sambil menunjuk ke luar jendela. Ternyata, Irvanto memaksudkan 7 persen untuk Senayan.

Mantan Direktur Utama Perum PNRI, Isnu Edhi Wijaya, bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/10/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Mantan Direktur Utama Perum PNRI, Isnu Edhi Wijaya, bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/10/2017).
3. Mantan Dewan Pengawas akui Perum PNRI tak mampu kerjakan proyek e-KTP

Yudi Permadi mengakui bahwa Perum PNRI sebenarnya tidak mampu menangani proyek sebesar pengadaan e-KTP.

"Saya agak surprise Perum PNRI dapat proyek besar," ujar Yudi kepada majelis hakim.

Menurut Yudi, sumber daya manusia di PNRI tidak memadai untuk mengerjakan proyek e-KTP. Ia pun telah menyarankan kepada pimpinan PNRI untuk segera memperkuat kemampuan sumber daya manusia.

Menurut Yudi, pimpinan PNRI kemudian mengirim surat kepada Dewan Pengawas bahwa PNRI telah menunjuk konsultan untuk melakukan analisis risiko (risk profile).

4. Setelah diperiksa KPK, Elza Syarief pernah dihubungi istri Setya Novanto

Elza Syarief mengaku pernah dihubungi oleh istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor. Komunikasi melalui pesan WhatsApp tersebut terjadi setelah Elza diperiksa oleh KPK pada 5 April 2017.

Saat itu, Elza diperiksa sebagai saksi terkait kasus pemberian keterangan palsu dengan tersangka Miryam S Haryani. Kemudian, pada 7 April 2017, Deisti mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Elza.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) untuk perkara Novanto, Elza mengatakan kepada penyidik bahwa Deisti menyampaikan permintaan Setya Novanto untuk bertemu. Namun, Elza akhirnya tidak jadi bertemu dengan Novanto.

5. Mantan Dirut PNRI tak bisa jawab soal sisa uang Rp 600 miliar terkait e-KTP

Mantan Dirut Perum PNRI Isnu Edhi Wijaya tak bisa menjawab saat ditanya jaksa soal uang Rp 600 miliar. Menurut jaksa, uang itu merupakan sisa uang negara dalam proyek pengadaan e-KTP.

Menurut jaksa, pemerintah awalnya menyetorkan uang Rp 1,17 triliun kepada Konsorsium PNRI. Kemudian, konsorsium melalui PT Quadra Solution membayarkan sejumlah Rp 400 miliar kepada perusahaan penyedia produk biometrik, Biomorf.

Baca juga : Konsultan Sarankan PNRI Dekati Parpol di DPR untuk Amankan Anggaran E-KTP

Uang Rp 400 miliar itu untuk membayar pembelian produk Automated Finger Print Identification System (AFIS) merek L-1. Menurut jaksa, seharusnya masih ada sisa sekitar Rp 600 miliar dari uang yang diberikan pemerintah.

6. Konsultan sarankan PNRI dekati parpol di DPR untuk amankan anggaran e-KTP

Mantan Dirut PNRI Isnu Edhi Wijaya mengaku pernah meminta jasa konsultan untuk menganalisis risiko perusahaannya jika mengerjakan proyek e-KTP. Hasilnya, konsultan menyebut bahwa salah satu risiko yang bisa dihadapi PNRI yakni, anggaran proyek tidak disetujui DPR.

Menurut konsultan, penyebabnya adalah partai politik di DPR. Hal itu dikhawatirkan bisa menyebabkan tidak adanya perpanjangan proyek.

Kemudian, konsultan menyarankan agar PNRI atau konsorsium membangun hubungan proaktif dengan anggota DPR. Hal itu untuk memastikan PNRI mendapat informasi apabila anggaran tidak disetujui.

Jaksa KPK Abdul Basir merasa heran, sebab tidak ada kaitannya PNRI dengan pembahasan anggaran di DPR. Jaksa menduga hasil analisis konsultan terkait risiko politik itu terkait informasi soal suap kepada anggota DPR.

Namun, kecurigaan jaksa itu dibantah oleh Isnu. Menurut Isnu, masalah anggaran adalah kewenangan pemerintah dan DPR.

Kompas TV Agenda sidang Setya Novanto masih seputar pemeriksaan saksi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istri Yudo Margono: 'Alhamdulillah', Suami Dipercaya Jadi Panglima TNI

Istri Yudo Margono: "Alhamdulillah", Suami Dipercaya Jadi Panglima TNI

Nasional
DPR Gelar Paripurna Terkait Disetujuinya Yudo Margono Jadi Panglima TNI Pekan Depan

DPR Gelar Paripurna Terkait Disetujuinya Yudo Margono Jadi Panglima TNI Pekan Depan

Nasional
KPU Harap Perhatian Publik di Pemilu Serentak 2024 Tak Cuma soal Capres

KPU Harap Perhatian Publik di Pemilu Serentak 2024 Tak Cuma soal Capres

Nasional
UMKM Topang Perekonomian Nasional, Puan: Kadin Jangan Lupa dengan UMKM

UMKM Topang Perekonomian Nasional, Puan: Kadin Jangan Lupa dengan UMKM

Nasional
Subvarian XBB dan BQ.1 Mendominasi Kasus Covid-19 di RI, Totalnya 90 Persen

Subvarian XBB dan BQ.1 Mendominasi Kasus Covid-19 di RI, Totalnya 90 Persen

Nasional
Yudo Margono Sebut Sudah Seharusnya Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

Yudo Margono Sebut Sudah Seharusnya Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

Nasional
Ferry Mursyidan Meninggal, Jokowi: Dunia Politik Kehilangan Tokoh yang Baik

Ferry Mursyidan Meninggal, Jokowi: Dunia Politik Kehilangan Tokoh yang Baik

Nasional
KPK Duga Ada Transaksi Uang PT SMS dengan PT KAI Terkait Pengangkutan Batu Bara

KPK Duga Ada Transaksi Uang PT SMS dengan PT KAI Terkait Pengangkutan Batu Bara

Nasional
Kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali Mendominasi, Porsinya 90,63 Persen

Kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali Mendominasi, Porsinya 90,63 Persen

Nasional
Dudung Dukung Yudo Margono Disetujui Jadi Panglima TNI

Dudung Dukung Yudo Margono Disetujui Jadi Panglima TNI

Nasional
Antisipasi Ricuh Pemilu 2024, KPU Siapkan Ribuan Pamdal Mirip Pasukan Antihuru-hara

Antisipasi Ricuh Pemilu 2024, KPU Siapkan Ribuan Pamdal Mirip Pasukan Antihuru-hara

Nasional
KPK Panggil Sekretaris Dewan Komisaris PT Pertamina Jadi Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan LNG

KPK Panggil Sekretaris Dewan Komisaris PT Pertamina Jadi Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan LNG

Nasional
KPK Dalami Penggunaan Uang yang Diterima Lukas Enembe

KPK Dalami Penggunaan Uang yang Diterima Lukas Enembe

Nasional
Pangkostrad Angkat Bicara Terkait Prajuritnya yang Diduga Diperkosa Perwira Paspampres

Pangkostrad Angkat Bicara Terkait Prajuritnya yang Diduga Diperkosa Perwira Paspampres

Nasional
Arif Rachman Bantah Pernah Diperiksa Timsus Polri Terkait Kasus Brigadir J

Arif Rachman Bantah Pernah Diperiksa Timsus Polri Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.