Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Alvara: TNI Dapat A soal Tingkat Kepuasan Publik, DPR Dapat C

Kompas.com - 23/02/2018, 19:26 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Alvara Research Center teranyar memotret tingkat kepuasan publik kepada sejumlah lembaga negara.

Survei yang melibatkan 2.200 responden itu menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lembaga negara dengan kepuasan tertinggi mencapai 90,7 persen.

"Hanya satu lembaga negara dapat nilai A, yaitu TNI," ujar CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali di Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Dalam surveinya, Alvara membuat skala 1-6 untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Skala 1 adalah skala sangat tidak puas, sementara skala 6 sangat puas sekali.

Selain itu, Alvara juga mengelompokkan hasil survei dengan 5 nilai, yakni E (0-33 persen), D (34-50 persen), C (51-66 persen), B (67-83 persen), dan A (83-100 persen).

(Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi)

Oleh karena itu, dengan persentase kepuasan yang mencapai 90,7 persen, TNI mendapatkan nilai A.

Di bawah TNI, ada lembaga yang masuk kelompok nilai B. Lembaga tersebut yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (81,9 persen), Badan Intelijen Negara (81,1 persen), Komisi Pemilihan Umum (79,5 persen).

Selain itu, Kepolisian RI (77,2 persen), Mahkamah Agung (76,3 persen), Mahkamah Konstitusi (75,4 persen), Kejaksaan Agung (72,5 persen), Dewan Perwakilan Daerah (71 persen), dan partai politik (70 persen).

Sementara itu lembaga yang mendapatkan nilai C ada dua, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan persentase kepuasan 60,6 persen dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan kepuasan 56,8 persen.

"Ini belum ada kasus Undang-Undang MD3. Kalau ada itu mungkin tambah rendah lagi ya nilainya (DPR)," kata Hasanuddin.

Survei Alvara dilakukan dengan metode wawancara tatap muka kepada 2.200 responden yang berusia 17 - 65 tahun dengan margin of error 2 persen.

Survei dilaksanakan pada 15 Januari - 7 Februari 2018 di enam wilayah besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua.

Kompas TV Terkait soal hasil Survei Indikator Politik Indonesia, Kompas Petang akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com