Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem, Parpol Baru di Lingkar Kekuasaan

Kompas.com - 21/02/2018, 16:11 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) akan menambah catatan rekam jejaknya pada panggung politik Tanah Air. Pemilu 2019 merupakan kali kedua partai ini ikut berkontestasi.

Nomor urut 5 menjadi nomor urut resmi partai yang dipimpin Surya Paloh ini. 

Nasdem akan bersaing dengan 13 parpol peserta pemilu lainnya untuk memperebutkan suara pemilih.

Berikut adalah profil singkat Partai Nasdem yang dirangkum Kompas.com:

Sejarah

Partai Nasdem pada awalnya merupakan organisasi dengan nama sama, yakni Nasional Demokrat.

Organisasi yang didirikan Surya Paloh ini perlahan-lahan bertranformasi menjadi partai politik.

Baca juga: Nasdem: Money Politics Sudah Kuno, Program Brilian adalah Zaman Now..

Partai Nasdem dideklarasikan pada tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Selanjutnya, untuk mendapatkan status resmi sebagai badan hukum, Partai Nasdem didaftarkan ke Kemeterian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia pada Maret 2011.

Kelahiran Partai Nasdem tidak bisa dipisahkan dari visi dan misi utama organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

Setelah resmi menjadi partai, Nasdem terus berupaya memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu.

Bersama 46 parpol yang mengajukan diri ikut Pemilu 2014, Partai Nasdem mengajukan berkas administrasi kepartaian ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Setelah melakukan serangkaian proses verifikasi, KPU menyatakan Nasdem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014.

Baca juga: Nasdem: Kenapa DPR Harus Berhadapan dengan Rakyat?

Setelah sukses lolos ke Pemilu 2014, Nasdem pun menggelar Kongres untuk pertama kalinya.

Pada Kongres I yang diadakan pada Januari 2013, seluruh peserta secara aklamasi sepakat mengangkat Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasdDem yang baru, menggantikan Patrice Rio Capella.

Kongres juga memberi mandat penuh kepada Surya Paloh untuk menyusun kepengurusan hingga menetapkan strategi dan kebijakan guna memenangi Pemilu 2014.

Pemilu 2014

Strategi kampanye dengan menggunakan jaringan media milik Surya Paloh membuahkan hasil maksimal. 

Pada debut pertamanya di pemilu, Nasdem meraih 3.922.870 suara (6,72 persen) dan menempati peringkat kesembilan di Pemilu 2014. Peringkat ini lebih tinggi dari tiga parpol yang lebih dulu berkiprah, yakni Hanura, PBB, dan PKPI.

Pada kontestasi politik 2014 pula Nasdem memutuskan ikut mengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden.

Nasdem berkoalisi dengan PDI-P, PKB, Hanura, dan PKPI.

Hasilnya, pasangan Jokowi-JK keluar sebagai pemenang. Pasangan ini unggul tipis dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Baca juga: Nasdem Walk Out dari Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU MD3

Dari parlemen, dengan modal 36 kursi, Nasdem terus menunjukkan dukungan penuh terhadap berbagai program pemerintahan Jokowi-JK.

Kader Nasdem juga dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk masuk ke lingkar kekuasaan dan membantu kinerja pemerintahan dari dalam.

Ada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, hingga Jaksa Agung M Prasetyo.

Sebelumnya, ada juga Ferry Mursidan Baldan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. Namun, keduanya sudah dicopot Jokowi.

Jumlah kursi Nasdem di kabinet ini hanya kalah dari PDI-P dan PKB.

Pemilu 2019

Menjelang 2019, Nasdem masih tetap setia mendukung Jokowi untuk periode kedua. Dukungan untuk Jokowi sudah dideklarasikan secara resmi dalam rapat kerja nasional pada November 2017 lalu.

"Tidak ada satu pun kata, sesenti pun yang berubah dari prinsip bahwa Jokowi adalah kita, dan kita adalah Jokowi, kita adalah Jokowi," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat deklarasi.

Nasdem juga mematok target suara lebih besar dalam Pemilu Legislatif 2019 agar masuk tiga besar.

"Harus tiga besar, kalau memang tidak bisa, kapten kesebelasannya barangkali sudah harus diganti," kata Paloh.

Namun, jika melihat hasil survei sejumlah lembaga, Nasdem masih harus bekerja keras untuk mencapai target tersebut. Sebab, elektabilitas Nasdem masih jauh dari target yang ditetapkan.

Survei terakhir Poltracking pada 27 Januari-3 Februari 2018, misalnya, Nasdem masih menduduki peringkat ke delapan dan hanya dipilih oleh 3,3 persen responden.

Kompas TV Sementara itu, ada dua partai yang tidak lolos, yakni PBB dan PKPI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com