Kampanye Pilkada Dimulai Besok, KPU Ingatkan Jangan Libatkan Anak-anak

Kompas.com - 14/02/2018, 19:24 WIB
Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa kampanye Pilkada Serentak 2018 akan dimulai besok, Kamis (15/2/2018). Komisi Pemilihan Umum pun meminta pasangan calon, partai pengusung, dan tim kampanye memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memperkenalkan kandidat.

"Jadikan tahapan kampanye sebagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat pemilih dengan cara-cara dan informasi yang mengedukasi," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Wahyu juga mengingatkan agar pasangan calon, partai pengusung, dan tim kampanye untuk tidak melibatkan anak-anak dalam aktivitas kampanye, apa pun bentuknya.

"Biarkan anak-anak ini bertumbuh-kembang sesuai dengan potensi. Jangan jadikan anak-anak sebagai komoditas politik," kata Wahyu.

(Baca juga: Bawaslu Ingatkan Ada Ancaman Diskualifikasi jika Sumber Dana Kampanye Tak Jelas)

Lebih lanjut, Wahyu menambahkan, besok akan ada 170 daerah yang memulai masa kampanye terdiri dari 16 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Adapun satu provinsi, yaitu Papua, belum akan memulai masa kampanye besok lantaran belum penetapan.

"Kalau belum penetapan tentu saja menyesuaikan dengan jadwal terpadu. Papua itu konsekuensinya harus ada penyesuaian jadwal hasil kesepakatan," kata Wahyu.

Dihubungi terpisah, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) Mochamad Afifuddin mengatakan, Bawaslu telah membekali seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dan Panwas di daerah dengan sejumlah alat kerja pengawasan kampanye. Dengan demikian, diharapkan kampanye berjalan sesuai aturan.

"Di antara isu krusial yang jadi perhatian kita tentu soal politik uang dan politisasi SARA," kata Afifuddin kepada wartawan.

Selain itu, Bawaslu juga mencermati hal-hal yang sudah difasilitasi oleh penyelenggara, seperti alat peraga, debat, dan lain sebagainya, agar berjalan dengan baik.

"Insya Allah Bawaslu sudah sangat siap dan sudah kita konsolidasikan untuk pengawasan kampanye dan dana kampanye juga," kata Afifuddin.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X