Ketua DPR Sebut Usulan Pembentukan Lembaga Pengawas Sudah Ada Sejak Awal - Kompas.com

Ketua DPR Sebut Usulan Pembentukan Lembaga Pengawas Sudah Ada Sejak Awal

Kompas.com - 14/02/2018, 15:29 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2018)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai tak perlu ada yang mempermasalahkan pembentukan lembaga pengawas di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam rekomendasi Pansus Angket.

Ia juga mengatakan tak ada fraksi yang menolak pembentukan lembaga pengawas independen terhadap KPK.

"Enggak ada yang mengatakan tidak ada dewan pengawas KPK. Setahu saya sejak awal dilaporkan ke Bamus (Badan Musyawarah) itu ada (rekomendasi soal Dewan Pengawas KPK) tapi diserahkan pada KPK, DPR dan pemerintah enggak ikut campur," kata Bamsoet, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Saat ditanya urgensi pembentukan lembaga pengawas internal untuk mengawasi kinerja KPK, Bamsoet mengatakan hal itu sepenuhnya disesuaikan dengan kajian KPK.

"Kalau dinilai urgen maka akan dibentuk, tapi kalau enggak ya enggak dibentuk," papar politisi Golkar itu.

Baca juga : Ada Konflik Internal di KPK, Alasan Pansus Angket Rekomendasikan Lembaga Pengawas

Sebelumnya Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) merekomendasikan pembentukan lembaga pengawas independen terkait aspek kelembagaan.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa menuturkan bahwa lembaga pengawasan independen tersebut diatur sendiri oleh KPK yang beranggotakan unsur internal KPK dan eksternal.

"Kepada KPK disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances," ujar Agun saat membacakan laporan Panitia Angket pada Rapat Paripurna ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Kompas TV Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat telah mendapat legalitas dari Mahkamah Konstitusi

 


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X