Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 5 Fokus Presiden pada Tahun Terakhir Pemerintahan

Kompas.com - 12/02/2018, 18:59 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet paripurna untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, dari rapat tersebut disimpulkan ada lima fokus pemerintah yang akan dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019.

"Pertama, kita fokus dalam pembangunan manusia sesuai dengan harapan Bapak Presiden," kata Bambang kepada wartawan seusai rapat.

Baca juga: Istana Kumpulkan Ormas Pemuda Minta Masukan untuk Pemerintahan Jokowi

Pembangunan manusia, kata Bambang, akan meliputi pelayanan dasar terhadap warga negara. Pemerintah juga akan melakukan upaya pengurangan warga miskin.

"Dan, tadi ada arahan Presiden untuk kita lebih pada masalah gizi buruk dan stunting, ini menjadi prioritas nasional dan fokus pembangunan manusia," ujar Bambang.

Fokus kedua, yakni pengurangan kesenjangan antarwilayah. Pemerintah akan fokus untuk perbaikan konektivitas sehingga bisa mengurangi biaya logistik.

Salah satunya adalah melalui pengembangan tol laut.

Fokus ketiga, penciptaan nilai tambah baik sektor pertanian, manufaktur, dan sektor jasa. Salah satu prioritas adalah bagaimana agar pertumbuhan manufaktur bisa tumbuh diatas 5 persen dan bagaimana agar pariwisata bisa terus tumbuh sebagai penyumbang devisa.

Baca juga: Pemerintahan Jokowi Dianggap Lebih Kedepankan Pembangunan daripada HAM

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan perbaikan pada aspek tenaga kerja.

"Di prioritas ini akan dibahas khusus mengenai upaya, tidak hanya pendidikan vokasi, tapi juga standar kerja dan kompetensi dari tenaga kerja sendiri," kata dia.

Fokus keempat adalah ketahanan pangan, energi, dan air.

Pemerintah akan terus melakukan program kelestarian lingkungan untuk bisa menjaga sumber daya air dan memastikan ketahanan energi khsususnya energi baru dan terbarukan. 

Fokus kelima, stabilitas keamanan nasional dan pengamanan pemilu.

"Jadi, itu lima prioritas nasional yang dibahas dan sesuai arahan Presiden, tahun 2019 adalah tahun terakhir dan kita akan fokus agar pertumbuhan ekonomi yang berbasis investasi ekspor dan perbaikan konsumsi rumah tangga bisa terwujud," ujar Bambang.

Kompas TV Keputusan Presiden Joko Widodo untuk membiarkan dua menterinya rangkap jabatan di partai politik mengundang berbagai komentar.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com