Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: 70,8 Persen Milenial Puas dengan Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 04/11/2017, 11:27 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lebih dari 70 persen generasi milenial berusai 17 sampai 29 tahun puas dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu diketahui dari survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Tingkat kepuasan generasi milenial tersebut mencapai 70,8 persen. Angka itu hanya berbeda tipis dengan masyarakat non-milenial yang puas terhadap pemerintahan Jokowi-JK, yakni 70,2 persen.

"Aspek evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK menunjukkan angkanya sama, 70 persen milenial puas. 70 persen non-milenial juga puas," ujar peneliti CSIS, Arya Fernandes saat dikonfirmasi, Sabtu (4/11/2017).

Persepsi kondisi ekonomi keluarga dan ekonomi nasional juga masih positif di mata milenial. Sebanyak 47,8 persen milenial menilai kondisi ekonomi keluarga saat ini lebih baik dari lima tahun lalu.

Sedangkan untuk persepsi kondisi ekonomi nasional, 47,8 persen milenial menilai kondisi saat ini lebih baik dari lima tahun lalu.

Persepsi senada ditunjukkan pada kondisi pembangunan nasional. Angkanya bahkan jauh lebih tinggi. Sebanyak 77,7 persen milenial menilai kondisi pembangunan saat ini lebih baik dibandingkan lima tahun lalu.

"Generasi milenial masih optimis terhadap pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, pembangunan. Generasi milenial juga percaya dan positif persepsinya terhadap evaluasi mereka dalam bidang ekonomi, keluarga, ekonomi nasional," kata Arya.

Baca juga : Survei CSIS: Milenial Pengguna Medsos Lebih Pilih Prabowo daripada Jokowi

Adapun kesulitan yang dirasakan generasi milenial masih terpusat pada isu ekonomi. Tiga isu teratas adalah keterbatasan lapangan pekerjaan (25,5 persen), tingginya harga sembako (21,5 persen) dan tingginya angka kemiskinan (14,3 persen).

"Jadi memang pemerintah PR-nya ke depan adalah ekonomi sehingga kesulitannya bisa teratasi," ujar Arya.

Namun, Arya menambahkan, Jokowi masih memiliki pekerjaan rumah lain selain memperbaiki sektor ekonomi. Jokowi dinilai perlu memperkuat dukungan milenial terhadapnya.

Sebab, pada survei elektabilitas, hanya 33 persen milenial yang memilih Jokowi. Angka tersebut timpang dengan pemilih non-milenial yang mencapai 54,2 persen.

"Gap-nya terlalu tinggi," tuturnya.

Ia mengakui Jokowi sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap generasi milenial, misalnya melalui teknologi informasi. Mulai dari video blog (vlog), Instagram, Facebook, dan lainnya.

Namun, ada dua hal yang menurutnya mungkin masih membuat dukungan milenial untuk Jokowi masih belum maksimal.

"Pertama, Jokowi sudah menyadari bahwa dukungan milenial terhadapnya tidak sebesar non-milenial. Atau kemungkinan kedua, strategi yang selama ini dilakukan tidak efektif," kata dia.

Baca juga : Survei CSIS: Publik Percaya Jokowi Dorong Penguatan KPK

Survei nasional CSIS dilakukan pada periode 23 hingga 30 Agustus 2017 terhadap 600 sampel. Adapun responden yang dikategorikan generasi milenial adalah responden dengan rentang usia 17 sampai 29 tahun.

Responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dan proporsional dari 34 provinsi di Indonesia.

Margin of error dari survei ini sebesar 4 persen untuk milenial dan 3,38 persen untuk non-milenial. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Quality control penelitian menggunakan 20 persen sampel melalui spot-check dan 50 persen diverifikasi via telepon.

Kompas TV CSIS Rilis Hasil Kerja Jokowi-JK (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com