Pemerintah Minta Publik Jangan Ribut Lagi soal Penjabat Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum memutuskan soal jadi atau tidaknya rencana penunjukan dua perwira Polri sebagai penjabat gubernur di dua daerah yang kepala daerahnya mengikuti Pilkada Serentak 2018. 

Oleh karena itu, pemerintah meminta agar publik tidak lagi meributkan rencana tersebut karena akan ditinjau ulang. 

"Saya mohon kepada masyarakat tidak usah diributkan kembali," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Jakarta, Senin (5/2/2018).

Baca juga: Ketimbang Polri, Penjabat Gubernur Dianggap Lebih Cocok dari Kementerian Ini

Wiranto mengungkapkan, dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada hari ini, pemerintah memastikan akan mendengarkan aspirasi publik terkait rencana penunjukan dua jenderal Polri sebagai pejabat gubernur.

Awalnya, rencana itu diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu. Akan tetapi, wacana itu menuai polemik. Banyak yang mengkritik rencana itu karena dinilai mengganggu netralitas Polri. 

Wiranto mengatakan, rencana itu muncul karena pemerintah mempertimbangkan keamanan pelaksanaan pilkada di beberapa daerah yang dinilai rawan.

Baca juga: Tak Berwenang soal Penjabat Gubernur, Tjahjo Serahkan ke Wiranto

"Kami bisa menempatkan para perwira Kepolisian dan TNI yang punya kompetensi terhadap masalah di daerah sehingga bisa menyelesaikan masalah di daerah dengan baik, mengawal pilkada dengan baik," kata Wiranto.

"Namun di sisi lain, kami juga mencoba menetralisir berbagai efek-efek negatif dari penempatan itu (dengan pertimbangan publik)," lanjut dia.

Rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).Komjen Pol Syafruddin, dan Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan Ashaf.