Pemerintah Minta Publik Jangan Ribut Lagi soal Penjabat Gubernur

Kompas.com - 05/02/2018, 13:02 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Kantor Kementerian Polhukam. Jakarta, Senin (5/2/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAMenteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Kantor Kementerian Polhukam. Jakarta, Senin (5/2/2018)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum memutuskan soal jadi atau tidaknya rencana penunjukan dua perwira Polri sebagai penjabat gubernur di dua daerah yang kepala daerahnya mengikuti Pilkada Serentak 2018

Oleh karena itu, pemerintah meminta agar publik tidak lagi meributkan rencana tersebut karena akan ditinjau ulang. 

"Saya mohon kepada masyarakat tidak usah diributkan kembali," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Jakarta, Senin (5/2/2018).

Baca juga: Ketimbang Polri, Penjabat Gubernur Dianggap Lebih Cocok dari Kementerian Ini

Wiranto mengungkapkan, dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada hari ini, pemerintah memastikan akan mendengarkan aspirasi publik terkait rencana penunjukan dua jenderal Polri sebagai pejabat gubernur.

Awalnya, rencana itu diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu. Akan tetapi, wacana itu menuai polemik. Banyak yang mengkritik rencana itu karena dinilai mengganggu netralitas Polri. 

Wiranto mengatakan, rencana itu muncul karena pemerintah mempertimbangkan keamanan pelaksanaan pilkada di beberapa daerah yang dinilai rawan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tak Berwenang soal Penjabat Gubernur, Tjahjo Serahkan ke Wiranto

"Kami bisa menempatkan para perwira Kepolisian dan TNI yang punya kompetensi terhadap masalah di daerah sehingga bisa menyelesaikan masalah di daerah dengan baik, mengawal pilkada dengan baik," kata Wiranto.

"Namun di sisi lain, kami juga mencoba menetralisir berbagai efek-efek negatif dari penempatan itu (dengan pertimbangan publik)," lanjut dia.

Rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).Komjen Pol Syafruddin, dan Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan Ashaf.

Kompas TV Simak dalam dialog Sapa Indonesia Malam berikut ini


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

Nasional
Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

Nasional
Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Sulit buat Kami Tolak

Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Sulit buat Kami Tolak

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 7-23 Desember 2021

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 7-23 Desember 2021

Nasional
Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Nasional
57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

Nasional
Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

Nasional
Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado Diduga Terima Suap DAK Lampung Tengah

Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado Diduga Terima Suap DAK Lampung Tengah

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Bantuan kepada Pasien Terdampak Erupsi Semeru di RSUD Pasirian

Kepala BNPB Serahkan Bantuan kepada Pasien Terdampak Erupsi Semeru di RSUD Pasirian

Nasional
Temui Jokowi di Istana, Johan Budi: Saya Kasih Second Opinion soal Tugas Para Menterinya

Temui Jokowi di Istana, Johan Budi: Saya Kasih Second Opinion soal Tugas Para Menterinya

Nasional
Polri Pastikan Proses Rekrutmen Eks Pegawai KPK Jadi ASN Berjalan Cepat

Polri Pastikan Proses Rekrutmen Eks Pegawai KPK Jadi ASN Berjalan Cepat

Nasional
Novel Baswedan dan 43 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri

Novel Baswedan dan 43 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri

Nasional
Mahfud: Korupsi Berkaitan dengan Politik, Setiap Ada Pemilu Pasti Merebak

Mahfud: Korupsi Berkaitan dengan Politik, Setiap Ada Pemilu Pasti Merebak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.