Ketimbang Polri, Penjabat Gubernur Dianggap Lebih Cocok dari Kementerian Ini

Kompas.com - 02/02/2018, 13:06 WIB
Logo Polri museum.polri.go.idLogo Polri
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa ada sejumlah pejabat dari kementerian/lembaga yang lebih cocok diberi tugas sebagai penjabat gubernur.

Menurut Titi, para pejabat di kementerian tersebut lebih pas bertugas memimpin daerah selama penyelenggaraan Pilkada 2018 ketimbang dari kalangan perwira Polri.

"Kan kementerian ada banyak, Kemendagri sendiri, Kemenkumham, Kemenpan RB, Kemenko Polhukam, lalu K/L lain," kata Titi kepada Kompas.com, Jumat (2/2/2018).

Titi menganggap, pejabat kementerian/lembaga tersebut akan mudah beradaptasi dengan cepat untuk mengelola daerah dan memberikan pelayanan publik.

"Saya pikir untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar bisa saja meminta dari kementerian lembaga yang di tahun politik dan ritme kerjanya tak sampai setiap setinggi kementerian yang menangani politik," katanya.

(Baca juga: Tak Berwenang soal Penjabat Gubernur, Tjahjo Serahkan ke Wiranto)

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di KPU RI, Jakarta, Rabu (31/1/2018).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di KPU RI, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kata Titi, dari struktur kementerian/lembaga itu ada banyak pejabat yang memenuhi syarat sebagaimana diatur undang-undang untuk diberikan penugasan sebagai penjabat gubernur.

"Ada sekjen, irjen, dirjen, dan sekretaris menteri. Kalau kehabisan orang, boleh berasal dari luar Kemendagri, kenapa bukan itu yang diutamakan, kenapa ambil dari Polri," ucap dia.

Bahkan, kata Titi, sekretaris daerah pun juga lebih pas diberikan penugasan sebagai penjabat gubernur. Namun, dengan catatan, gubernur atau wakil gubernur daerah tersebut tak lagi maju dalam pilkada.

"Sekda bisa jadi pilihan, kecuali gubernurnya tidak maju lagi. Dalam UU Aparatur Sipil Negara, ada aturan posisi-posisi yang diutamakan mengisi jabatan penjabat. Itu yang mesti dievaluasi, dicoba dulu oleh Mendagri," kata Titi.

Titi menambahkan, jika pemerintah bersikukuh menempatkan perwira Polri sebagai penjabat gubernur dengan alasan keamanan, hal itu sama dengan mengesampingkan kewenangan seorang penjabat gubernur yang sebenarnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Imbau Ibadah Natal Digelar Secara Hybrid, Maksimal 50 Persen di Gereja

Kemenag Imbau Ibadah Natal Digelar Secara Hybrid, Maksimal 50 Persen di Gereja

Nasional
Ingatkan Debitur dan Obligor BLBI Lunasi Utang, Mahfud MD: Kami Buru sampai Dapat

Ingatkan Debitur dan Obligor BLBI Lunasi Utang, Mahfud MD: Kami Buru sampai Dapat

Nasional
Pantau Reuni 212, KSAD Janji Rekrut Santri Jadi Tamtama-Perwira TNI

Pantau Reuni 212, KSAD Janji Rekrut Santri Jadi Tamtama-Perwira TNI

Nasional
Saksi Sebut Pengadaan Lahan di Munjul Terburu-Buru

Saksi Sebut Pengadaan Lahan di Munjul Terburu-Buru

Nasional
Saat JK Analogikan NU Seperti McDonald's, Muhammadiyah Holding Company...

Saat JK Analogikan NU Seperti McDonald's, Muhammadiyah Holding Company...

Nasional
Ma'ruf Optimistis Ekonomi dan Keuangan Syariah Tumbuh Lebih Baik pada 2022

Ma'ruf Optimistis Ekonomi dan Keuangan Syariah Tumbuh Lebih Baik pada 2022

Nasional
Mahfud: Pemerintah Sejak Awal Reformasi Komitmen Berantas Korupsi

Mahfud: Pemerintah Sejak Awal Reformasi Komitmen Berantas Korupsi

Nasional
Cegah Masuknya Omicron, Pemerintah Siapkan 3 Kebijakan Ini

Cegah Masuknya Omicron, Pemerintah Siapkan 3 Kebijakan Ini

Nasional
Kemenag Rilis Aturan Pencegahan Covid-19 Saat Perayaan Natal Tahun 2021, Ini Isi Lengkapnya

Kemenag Rilis Aturan Pencegahan Covid-19 Saat Perayaan Natal Tahun 2021, Ini Isi Lengkapnya

Nasional
Jazilul Fawaid: Kalau Erick Thohir Masuk Politik, Cocok dengan PKB

Jazilul Fawaid: Kalau Erick Thohir Masuk Politik, Cocok dengan PKB

Nasional
Hoaks, Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

Hoaks, Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

Nasional
Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Nasional
Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Nasional
Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Nasional
Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.