Rekomendasi Pansus Hak Angket Dinilai Langgar Independensi KPK

Kompas.com - 05/02/2018, 10:18 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Miko S Ginting menyoroti rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama soal pembentukan lembaga pengawas independen melalui peraturan presiden (perpres).

"Soal rekomendasi membentuk lembaga pengawas, ini cenderung bertentangan dengan prinsip independensi KPK," ujar Miko kepada Kompas.com, Senin (5/2/2018).

Prinsip independensi KPK itu, menurut Miko, tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Bunyinya, "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun."

Apalagi, Pansus Hak Angket untuk KPK tidak merinci apa tugas pokok dan fungsi lembaga pengawas independen itu.

(Baca juga: Jokowi Enggan Tanggapi Rekomendasi Pansus Hak Angket KPK)

Hal tersebut bisa menimbulkan ketidakjelasan dalam hal implementasi menjalankan rekomendasi dan dikhawatirkan berujung pada menambah mata rantai prosedur penegakkan hukum di KPK.

Miko melanjutkan, jika tugas dari lembaga pengawasan independen itu bertugas untuk menjaga etik dan perilaku, KPK sudah memiliki Pengawas Internal dan Komite Etik.

"Jika tugasnya berkaitan dengan penegakkan hukum, maka ini justru semakin mengonfirmasi bahwa pembentukan lembaga pengawas independen ini sangat-sangat bertentangan dengan prinsip independensi KPK," ujar Miko.

"Pengawasan KPK itu kan sudah built-in dalam sistem kerjanya. Misalnya, tidak adanya wewenang SP3. Itu kan salah satu bentuk sistem pengawasan. Artinya saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka, bukti-buktinya harus clear dan prudence. Sekali tersangka, maka harus dibawa ke pengadilan," kata dia.

Selain mengenai pembentukan lembaga pengawas independen, Miko sekaligus berpendapat bahwa munculnya rekomendasi ini sebenarnya akan menuai polemik baru. Sebab, eksekutif bisa saja tidak menjalankannya.

"Ini akan menjadi polemik baru ketika tidak dijalankan atau dianggap tidak dijalankan sesuai dengan rekomendasi. Apalagi rekomendasinya bersifat umum," ujar Miko.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Buat Aplikasi untuk Pantau Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Buat Aplikasi untuk Pantau Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: 3.565 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Jakarta Tertinggi dengan 713

UPDATE: 3.565 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Jakarta Tertinggi dengan 713

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 34.317 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 29 Oktober: 34.317 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Pastikan Penumpang Patuhi Protokol Kesehatan, Menhub Tinjau Stasiun Pasar Senen

Pastikan Penumpang Patuhi Protokol Kesehatan, Menhub Tinjau Stasiun Pasar Senen

Nasional
UPDATE 29 Oktober: Ada 68.888 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Oktober: Ada 68.888 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Gus Menteri: Desa Disebut Sukses Bila Hadir Disaat Warganya Kesulitan

Gus Menteri: Desa Disebut Sukses Bila Hadir Disaat Warganya Kesulitan

Nasional
UPDATE 29 Oktober: Kini Ada 60.569 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Oktober: Kini Ada 60.569 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 13.701 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Bertambah 89

UPDATE 29 Oktober: 13.701 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Bertambah 89

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 329.778 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 3.985

UPDATE 29 Oktober: 329.778 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 3.985

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.565, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 404.048

UPDATE: Bertambah 3.565, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 404.048

Nasional
Pilkada Kota Makassar, Menilik Peluang Adik Menteri Pertanian

Pilkada Kota Makassar, Menilik Peluang Adik Menteri Pertanian

Nasional
Menag Kecam Pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron

Menag Kecam Pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron

Nasional
Pompeo : Wajar jika Kita Bekerja Sama Atasi Pandemi

Pompeo : Wajar jika Kita Bekerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Menlu Retno: Kita Ingin Amerika Jadi 'True Friend of Indonesia'

Menlu Retno: Kita Ingin Amerika Jadi "True Friend of Indonesia"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X