Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dito Ariotedjo
Ketua Umum Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI)

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Inovasi Sosial Politik, Ketua Umum Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI)

Pilkada dan Tantangan Memunculkan Kepala Daerah Inovatif

Kompas.com - 04/02/2018, 06:54 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

Analisis data global yang dilakukan Adam membuktikan bahwa demokrasi tak berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi. Hal itu dia buktikan dengan perbandingan data freedom score dari negara-negara demokratis dengan data-data pertumbuhan dalam rentang waktu yang cukup panjang.

George Sorensen pun pernah ada dalam tesis yang sama saat mencoba membandingkan China yang tidak demokratis dengan India yang demokratis. Hasilnya, ternyata China jauh lebih produktif dalam menggenjot pertumbuhan ketimbang India.

Setelah itu, ada banyak pula yang mencoba membantah dengan data yang tak terlalu berbeda. Beberapa di antaranya menemukan kekhilafan dalam pandangan Adam dan kawan-kawannya.

Namun di sini, saya tak berpretensi untuk mengambil posisi teoritik di salah satu pihak karena kita sudah sepakat sejak negara ini lahir bahwa demokrasi adalah dijamin oleh konstitusi. Sehingga apa pun ceritanya, kita harus terus berjuang menyokong bertumbuhkembangnya demokrasi agar terus meninggi kualitasnya di satu sisi, sembari terus pula berjuang untuk menggunakan segala rupa instrumen demokrasi sebagai instrumen-instrumen untuk mengabdi kepada masyarakat, alias untuk terus bergerak bersama membangun daerah dan bangsa.

Dengan tempat berdiri yang demikian, maka saya pun yakin bahwa pilkada adalah salah satu instrumen yang bisa kita perjuangkan sebagai instrumen untuk membangun daerah.

Dengan kata lain, pemimpin yang kurang tepat akan melahirkan proyeksi kemajuan daerah yang kurang menjanjikan pula. Pemimpin yang senang dengan pencitraan, yang tak pernah kelar dengan keistimewaan-keistimewaan pribadinya, akan menumpuk semua energinya untuk pribadinya pula saat terpilih jadi pemimpin. Sehingga, pilkada akan menjadi salah satu entry point yang strategis untuk melihat masa depan kemajuan sebuah daerah.

Oleh karena itu, pilkada semestinya memang bukan sekadar gawean dan kepentingan para elit yang sibuk dengan dirinya saja di daerah, tapi juga gawean dan kepentingan kita semua sebagai orang-orang yang terkait dengan daerah, terutama calon-calon yang berpotensi untuk membangun daerah dengan berbagai kreativitas dan inovasi.

Perkaranya seperti yang saya katakan tadi, pilkada bukan sekadar mempertahankan posisi bagi petahana atau mengganti posisi petahana bagi si penantangnya. Namun lebih dari itu, pilkada adalah soal masa depan daerah, soal masa depan masyarakat daerah lima tahun mendatang, bahkan lebih.

Pilkada bukan saja soal hari H di mana lembaran-lembaran yang bergambarkan kandidat dicoblos di dalam bilik suara, tetapi soal proses awal sampai akhir, sampai pemimpin yang terabik dinyatakan terpilih. Bahkan sampai pemenang pun duduk ditampuk pemimpin daerah, tetap menjadi urusan kita semua di daerah.

Dengan kata lain, segala prosesnya yang bertendensi untuk melahirkan hasil yang salah, harus kita kawal dan rubah. Segala prosesnya yang bertendensi untuk mengingkari aspirasi rakyat daerah di kemudian hari, haruslah kita cegah. Segala proses pilkada harus bermartabat, berintegritas, dan berkualitas, agar hasilnya benar-benar membawa solusi bagi daerah.

Urgensi kepala daerah inovatif

Dengan kompleksitas persoalan yang dialami daerah, tak pelak kehadiran pemimpin baru yang memahami perkembangan dan kebutuhan kekinian rasanya tak bisa ditawar lagi. Apalagi, saat ini kita sudah berada di era revolusi industri 4.0 dan siap-siap menyambut periode bonus demografi yang akan didominasi oleh anak muda dan angkatan kerja produktif.

Oleh karena itu, para calon kepala daerah harus pula benar-benar sensitif terhadap isu segmen milenial dan isu inovasi yang berbasiskan ekosistem ekonomi digital. Ada beberapa hal yang harus diadaptasi oleh kepala daerah untuk menghadapi era baru ini.

Pertama, calon kepala daerah harus menjadikan segala pendekatan inovatif saat merumuskan rencana kebijakan pembangunan daerah. Dalam praktiknya harus mulai mencari celah pemanfaatan teknologi informasi yang berbasiskan ekonomi digital.

Kedua, kepala daerah harus mampu meningkatkan pelayanan publik di daerah dengan berbagai inovasi manajerial dan digital.

Halaman:
Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com