Pilkada dan Tantangan Memunculkan Kepala Daerah Inovatif

DISPARITAS pusat dan daerah sedari dulu memang menganga lebar. Selain soal infrastruktur, soal sumber daya manusia pun demikian.

Anak-anak muda yang awalnya pergi ke pusat-pusat kota untuk mendapatkan pendidikan yang bagus rerata enggan pulang kembali ke daerah, enggan menemukan celah-celah pengabdian di daerah asalnya. Justru skeptisismenya meningkat saat melihat perkembangan yang ada di daerahnya. Dan, ujung-ujungnya apatis saat mengetahui reaksi-reaksi yang diterima ketika berusaha untuk sedikit memperhatikan keadaan daerahnya.

Alhasil, eksodus manusia ke kota membuat daerah pelan-pelan mengalami kelangkaan sumber daya manusia karena pintu kembali bagi yang pergi pun ternyata kian menyempit.

Upaya-upaya penyamaan tentu terus dicoba dan memang sudah banyak yang berusaha mencoba, setidaknya dengan mengandalkan SDM-SDM yang ada dan terus melakukan education engineering agar menghasilkan SDM-SDM berkualitas di tingkat daerah.

Tetapi, kian cepat kaki berlari mengejar, nampaknya lari pusat pun malah semakin kencang. Disparitas dalam berbagai bidang dan sektor terus saja menganga kian lebar. Sehingga daerah-daerah yang terkenal sebagai daerah penghasil perantau, terus menerus ditinggalkan generasi mudanya.

Di sisi lain, makin banyak saja kepala daerah dan pejabat-pejabat daerah yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada ratusan nama dari daerah yang menjadi pesakitan di KPK karena kasus korupsi. Bahkan sampai ke kepala-kepala desa pun berbondong-bondong berurusan dengan lembaga antirasuah tersebut sejak dana desa mulai digulirkan.

Memang, euforia fiskal di tingkat lokal terkadang tak berbanding lurus dengan hasil pembangunan yang semestinya terjadi. Justru malah moral hazard yang dituai.

Semakin besar kapasitas fiskal daerah, semakin besar pula peluang untuk memperkaya diri bagi sabagian oknum-oknum kekuasaan yang memang sedari awal tak beritikad baik untuk membangun daerahnya. Pada ujungnya, semua itu akan menjadi perkara rakyat daerah, terutama terkait hak-hak ekonomi politik mereka yang tak diterima secara semestinya.

Alokasi fiskal yang disalahgunakan akan berkaitan dengan alokasi hak rakyat daerah yang kemudian tak ter-delivery sebagaimana mestinya. Masalahnya, sudah tertinggal jauh dari pusat, kapasitas fiskal daerah pun disunat oleh oknum-oknum tertentu. Sudah barang tentu prospek kemajuannya justru akan semakin suram.

Di sinilah banyak terdapat pelajaran bagi kita bahwa mendorong keberpihakan nyata bukanlah pekerjaan mudah. Saya yakin, semua pihak pun sangat menyadari itu.

Kita melihat, toh tokoh-tokoh yang mengaku populis silih berganti di tampuk-tampuk kekuasaan daerah. Mereka sangat bangga melabeli diri dengan terminologi ini dan itu, agar terlihat sangat merakyat, agar terlihat sebagai shining star in the darkness of sky, atau terlihat sebagai pembaharu yang kreatif.

Akan tetapi pada ujungnya, satu dan dua periode berlalu, kita sadar bahwa selama ini kita hanya kenyang dengan persona, kenyang dengan citra, dan hampir muntah oleh narasi-narasi pemanis tanpa pembuktian. Artinya, daerah ternyata dibiarkan bergerak maju secara alamiah saja. Dengan logika lain, ada dan tidak ada pemimpin yang sebagaimana disebutkan itu, toh daerah akan bergerak demikian.

Membangun dan memelihara demokrasi

Di sinilah urgensi konsolidasi demokrasi dan penyamaan penyikapan terkait strategic significance dari oilkada. Dalam banyak perdebatan, demokrasi sering tak singkron dengan kemajuan ekonomi.

Saya mengatakan demikian, karena memang secara teoritis pandangan soal ini masih terbagi. Adam Przeworski adalah salah satu yang sempat menguji tesis di atas, kemudian dalam kadar-kadar tertentu mendapat banyak sanggahan.

Analisis data global yang dilakukan Adam membuktikan bahwa demokrasi tak berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi. Hal itu dia buktikan dengan perbandingan data freedom score dari negara-negara demokratis dengan data-data pertumbuhan dalam rentang waktu yang cukup panjang.

George Sorensen pun pernah ada dalam tesis yang sama saat mencoba membandingkan China yang tidak demokratis dengan India yang demokratis. Hasilnya, ternyata China jauh lebih produktif dalam menggenjot pertumbuhan ketimbang India.

Setelah itu, ada banyak pula yang mencoba membantah dengan data yang tak terlalu berbeda. Beberapa di antaranya menemukan kekhilafan dalam pandangan Adam dan kawan-kawannya.

Namun di sini, saya tak berpretensi untuk mengambil posisi teoritik di salah satu pihak karena kita sudah sepakat sejak negara ini lahir bahwa demokrasi adalah dijamin oleh konstitusi. Sehingga apa pun ceritanya, kita harus terus berjuang menyokong bertumbuhkembangnya demokrasi agar terus meninggi kualitasnya di satu sisi, sembari terus pula berjuang untuk menggunakan segala rupa instrumen demokrasi sebagai instrumen-instrumen untuk mengabdi kepada masyarakat, alias untuk terus bergerak bersama membangun daerah dan bangsa.

Dengan tempat berdiri yang demikian, maka saya pun yakin bahwa pilkada adalah salah satu instrumen yang bisa kita perjuangkan sebagai instrumen untuk membangun daerah.

Dengan kata lain, pemimpin yang kurang tepat akan melahirkan proyeksi kemajuan daerah yang kurang menjanjikan pula. Pemimpin yang senang dengan pencitraan, yang tak pernah kelar dengan keistimewaan-keistimewaan pribadinya, akan menumpuk semua energinya untuk pribadinya pula saat terpilih jadi pemimpin. Sehingga, pilkada akan menjadi salah satu entry point yang strategis untuk melihat masa depan kemajuan sebuah daerah.

Oleh karena itu, pilkada semestinya memang bukan sekadar gawean dan kepentingan para elit yang sibuk dengan dirinya saja di daerah, tapi juga gawean dan kepentingan kita semua sebagai orang-orang yang terkait dengan daerah, terutama calon-calon yang berpotensi untuk membangun daerah dengan berbagai kreativitas dan inovasi.

Perkaranya seperti yang saya katakan tadi, pilkada bukan sekadar mempertahankan posisi bagi petahana atau mengganti posisi petahana bagi si penantangnya. Namun lebih dari itu, pilkada adalah soal masa depan daerah, soal masa depan masyarakat daerah lima tahun mendatang, bahkan lebih.

Pilkada bukan saja soal hari H di mana lembaran-lembaran yang bergambarkan kandidat dicoblos di dalam bilik suara, tetapi soal proses awal sampai akhir, sampai pemimpin yang terabik dinyatakan terpilih. Bahkan sampai pemenang pun duduk ditampuk pemimpin daerah, tetap menjadi urusan kita semua di daerah.

Dengan kata lain, segala prosesnya yang bertendensi untuk melahirkan hasil yang salah, harus kita kawal dan rubah. Segala prosesnya yang bertendensi untuk mengingkari aspirasi rakyat daerah di kemudian hari, haruslah kita cegah. Segala proses pilkada harus bermartabat, berintegritas, dan berkualitas, agar hasilnya benar-benar membawa solusi bagi daerah.

Urgensi kepala daerah inovatif

Dengan kompleksitas persoalan yang dialami daerah, tak pelak kehadiran pemimpin baru yang memahami perkembangan dan kebutuhan kekinian rasanya tak bisa ditawar lagi. Apalagi, saat ini kita sudah berada di era revolusi industri 4.0 dan siap-siap menyambut periode bonus demografi yang akan didominasi oleh anak muda dan angkatan kerja produktif.

Oleh karena itu, para calon kepala daerah harus pula benar-benar sensitif terhadap isu segmen milenial dan isu inovasi yang berbasiskan ekosistem ekonomi digital. Ada beberapa hal yang harus diadaptasi oleh kepala daerah untuk menghadapi era baru ini.

Pertama, calon kepala daerah harus menjadikan segala pendekatan inovatif saat merumuskan rencana kebijakan pembangunan daerah. Dalam praktiknya harus mulai mencari celah pemanfaatan teknologi informasi yang berbasiskan ekonomi digital.

Kedua, kepala daerah harus mampu meningkatkan pelayanan publik di daerah dengan berbagai inovasi manajerial dan digital.

Ketiga, calon kepala daerah harus membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan keunggulan teknologi digital untuk berkembang. Oleh karena itu, kepala daerah harus menyiapkan regulasi yang adaptif-progresif dan managemen konflik yang mumpuni untuk mengantisipasi ketegangan antara pelaku bisnis inovatif dan bisnis konvensional di daerah.

Keempat, karena pelaku inovasi rata-rata ada di rentang umur muda, maka kepala daerah harus pula sensitif terhadap isu-isu anak muda kekinian. Memberikan ruang dan apresiasi terhadap kreasi-kreasi muda. Bahkan jika diperlukan, kepala daerah bisa lebih banyak melibatkan anak-anak muda dalam setiap kebijakan daerah.

Kelima, kepala daerah harus mampu meramu insentif yang tepat agar pembangunan di daerah ditopang secara masif oleh aktifasi ekonomi digital. Bahkan jika perlu, kepala daerah dari golkar harus bisa menginisiasi keberpihakan fiskal yang nyata kepada sektor ekonomi kreatif-digital. Kemudian mendorong dan memfasilitasi pelaku-pelaku UMKM daerah untuk segera beradaptasi dengan pasar digital.

Sebut aja misalnya tentang engagement UMKM lokal ke platform bukalapak.com dan tokopedia.com. Atau, membantu transisi pelaku ojek-ojek konvensional menjadi pelaku ojek-ojek online sembari menyiapkan regulasi lokalnya, dan lain-lain.

Yang keenam, kepala daerah harus berjuang mendorong dunia pendidikan di daerah agar melahirkan lingkungan dan materi pembelajaran yang membangun jiwa inovasi dan mampu melahirkan jiwa kewirausahaan inovatif untuk penghuni lingkungan sekolah dan kampus.