Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bantah Ada Arahan bahwa Anggota yang Ikut Pilkada Harus Menang

Kompas.com - 30/01/2018, 14:12 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian tidak pernah memerintahkan perwira Polri yang ikut Pilkada untuk menang.

Ia membantah pernyataan bakal calon Gubernur Jawa Barat Anton Charliyan soal pesan-pesan Kapolri itu.

"Kami klarifikasi, Kapolri tidak pernah memerintahkan pada bakal calon dari perwira Polri untuk sekali tampil harus berhasil, harus menang," ujar Setyo, di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2018).

Setyo mengatakan, Kapolri memang merestui anggotanya untuk maju dalam kontestasi politik. Akan tetapi, bukan berarti memberi dukungan dan mengharuskan untuk menang.

Baca juga: Jokowi Akan Pertimbangkan Kritik Publik soal Penjabat Gubernur dari Polri

Polri, kata dia, tetap pada posisi netral. Peran Polri hanya melakukan pengamanan selama Pilkada berlangsung.

"Tidak berpihak pada siapapun walaupun yang ikut kontestasi adalah perwira Polri," kata Setyo.

Soal dugaan pelanggaran etik, kata Setyo, nantinya di internal akan menilai pernyataan Anton lebih jauh.

Setyo mengaku sempat menghubungi Anton dan mengklarifikasi pernyataan Kapolri.

"Beliau nyatakan lupa pernah katakan itu apa tidak," kata Setyo.

Sebelumnya, Anton menyatakan kesiapan dirinya untuk menjadi pemimpin daerah didamping TB Hasanuddin yang diusung sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat.

Ia bahkan mengaku keputusannya itu mendapat restu dari Tito Karnavian.

Baca: Soal Wacana Polri Jadi Penjabat Gubernur, Pemerintah Diminta Serap Aspirasi Publik

Sebelum diumumkan oleh PDI Perjuangan sebagai calon kepala daerah, Anton mendapat pesan dari Tito.

"Jadilah seorang pemimpin yang jangan memalukan institusi dan dengan doa harus menang," ujar Anton saat ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (7/1/2018).

Anton Charliyan merupakan mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dia merupakan lulusan akademi kepolisian tahun 1984.

Selain itu, Anton pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri.

Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Namun, menjelang keikutsertaannya di Pilkada 2018, Anton dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri.

Kompas TV Tjahjo menegaskan Kemendagri hanya membuat konsep yang keputusan akhirnya berada di tangan presiden.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com