Polri Bantah Ada Arahan bahwa Anggota yang Ikut Pilkada Harus Menang

Ia membantah pernyataan bakal calon Gubernur Jawa Barat Anton Charliyan soal pesan-pesan Kapolri itu.

"Kami klarifikasi, Kapolri tidak pernah memerintahkan pada bakal calon dari perwira Polri untuk sekali tampil harus berhasil, harus menang," ujar Setyo, di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2018).

Setyo mengatakan, Kapolri memang merestui anggotanya untuk maju dalam kontestasi politik. Akan tetapi, bukan berarti memberi dukungan dan mengharuskan untuk menang.

Polri, kata dia, tetap pada posisi netral. Peran Polri hanya melakukan pengamanan selama Pilkada berlangsung.

"Tidak berpihak pada siapapun walaupun yang ikut kontestasi adalah perwira Polri," kata Setyo.

Soal dugaan pelanggaran etik, kata Setyo, nantinya di internal akan menilai pernyataan Anton lebih jauh.

Setyo mengaku sempat menghubungi Anton dan mengklarifikasi pernyataan Kapolri.

"Beliau nyatakan lupa pernah katakan itu apa tidak," kata Setyo.

Sebelumnya, Anton menyatakan kesiapan dirinya untuk menjadi pemimpin daerah didamping TB Hasanuddin yang diusung sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat.

Ia bahkan mengaku keputusannya itu mendapat restu dari Tito Karnavian.

Baca: Soal Wacana Polri Jadi Penjabat Gubernur, Pemerintah Diminta Serap Aspirasi Publik

Sebelum diumumkan oleh PDI Perjuangan sebagai calon kepala daerah, Anton mendapat pesan dari Tito.

"Jadilah seorang pemimpin yang jangan memalukan institusi dan dengan doa harus menang," ujar Anton saat ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (7/1/2018).

Anton Charliyan merupakan mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dia merupakan lulusan akademi kepolisian tahun 1984.

Selain itu, Anton pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri.

Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Namun, menjelang keikutsertaannya di Pilkada 2018, Anton dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri.