Kecuali PAN, Semua Parpol Pendukung Tak Persoalkan Jokowi soal Rangkap Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melunak soal larangan menteri rangkap jabatan di partai politik. Pada awal pemerintahannya, Jokowi menegaskan bahwa para menteri di kabinetnya tidak boleh rangkap jabatan.

Alasannya, agar para menteri fokus bekerja.

"Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," ujar Jokowi, saat itu.

Kebijakan Jokowi itu sempat mendapatkan protes dari partai politik pendukungnya.

Beberapa yang tak terima di antaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.

Namun, Jokowi bergeming dan tetap konsisten menjalankan kebijakannya itu.

Baca juga: Soal Rangkap Jabatan Menteri, PKS Persilahkan Rakyat yang Menilai

Akhirnya, para elite parpol yang mengalah. Seluruh elite parpol yang ditunjuk sebagai menteri menanggalkan jabatannya di struktural harian partai politik.

Sementara, mereka yang tak mau melepas posisi di parpol otomatis gagal menjadi menteri.

Kini, setelah lebih dari 3 tahun pemerintahan berjalan, konsistensi Jokowi mulai goyah. 

Golkar istimewa

Jokowi mengizinkan Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar.

Kepala Negara mengaku sulit mencari pengganti Airlangga karena masa pemerintahannya tinggal satu setengah tahun.

Selain itu, Idrus Marham yang baru saja ditunjuk sebagai Menteri Sosial juga tetap menjabat sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif dalam susunan kepengurusan Golkar yang baru.

Baca juga: Jokowi, Golkar, dan Komitmen yang Dilanggar

Kader Golkar lainnya, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid masih duduk sebagai Ketua Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar.

Padahal, Golkar sendiri baru masuk dalam barisan koalisi parpol pendukung pemerintah pada 2016.

Sebelumnya, partai ini mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 dan melanjutkan posisinya sebagai partai oposisi.

Tak masalah

Partai politik pendukung pemerintah tak mempermasalahkan "keistimewaan" yang diberikan Jokowi kepada menteri dari Golkar. 

Mereka menilai perubahan sikap Jokowi sebagai hal yang positif dan tak hanya berlaku untuk Golkar. 

PDI-P

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno menilai, Presiden telah memberi kelonggaran bagi para menterinya untuk rangkap jabatan di partai politik.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak masalah jika kader PDI-P yang ada di kabinet kembali aktif di parpol.

Ia mencontohkan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Baca : PDI-P: Puan Boleh Aktif di Partai Lagi karena Presiden Beri Kelonggaran

Pada Kongres PDI-P 2015, Puan masih dipercaya oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menjabat posisi Ketua bidang Politik dan Keamanan.

Namun, Puan langsung dinonaktifkan karena menjabat sebagai menteri. Dengan perkembangan saat ini, Hendrawan menilai, Puan kembali bisa aktif di partai.

"Ya bisa, boleh aktif. Tidak harus, tapi boleh aktif karena Presiden sudah memberi kelonggaran ya," kata Hendrawan.

Hendrawan mengatakan, setiap pilihan kebijakan mempunyai konsekuensi. Jika untuk konsolidasi partai, ia menilai, lebih baik apabila menteri di kabinet merangkap di parpol. Dengan demikian, apa yang diputuskan di kabinet langsung bisa dieksekusi di tingkat parlemen.

"Di tahun politik sepertinya tidak realistis mengekang orang yang habitatnya politisi untuk tidak boleh berpolitik," kata dia.

Nasdem

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte sepakat bahwa langkah Jokowi ini dilakukan demi menjaga stabilitas politik.

Baca juga: Nasdem Anggap Wajar Jokowi Izinkan Rangkap Jabatan di Tahun Politik

Johnny menilai, hal tersebut tak perlu dipermasalahkan karena tak melanggar undang-undang.

"Apalagi masuk ke tahun politik. Kalau tak dijaga stabilitas politik akan ganggu kerja kabinet, akan ganggu perekonomian kita," kata Johnny kepada Kompas.com, Senin (22/1/2018).

PKB

Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan juga tak mempermasalahkan rangkap jabatan sejumlah politisi Golkar di Kabinet Kerja.

Daniel menilai, Jokowi tidak mengistimewakan Partai Golkar dengan mengizinkan menteri dari partai pohon beringin itu untuk rangkap jabatan.

Baca: PKB: Berarti Larangan Rangkap Jabatan Sudah Tak Berlaku

Menurut dia, Jokowi telah mengubah kebijakannya karena mengikuti perkembangan situasi.

"Berarti aturan (larangan rangkap jabatan) tersebut sudah tidak berlaku dong. Berarti sekarang semua (menteri) bisa aktif di partai," kata dia.

PPP

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tak melihat sikap Jokowi yang kini membolehkan menterinya rangkap jabatan sebagai pelanggaran komitmen.

Menurut Arsul, Jokowi hanya mengubah kebijakannya soal rangkap jabatan.

"Sepanjang tidak menabrak aturan perundang-undangan, maka saya kira siapapun hanya bisa melihat bahwa Pak Jokowi mengubah kebijakannya," tambah dia.

Baca juga: PPP: Pak Jokowi Mengubah Kebijakan soal Rangkap Jabatan

Arsul berharap masyarakat memberikan kesempatan. Hasil dari perubahan kebijakan ini efektif dalam konteks pemerintahan baru bisa dinilai dengan berjalannya waktu.

PAN berbeda sikap 

Berbeda dengan parpol pendukung pemerintah lainnya, PAN mengkritik keras langkah Jokowi yang kini mengizinkan menterinya rangkap jabatan.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai, Jokowi tidak menunjukkan komitmen dengan kebijakan yang telah dibuatnya.

"Artinya janji tinggal janji, komitmen tinggal komitmen. Pak Jokowi sendiri yang melanggar," kata Sekretaris Fraksi PAN di DPR ini.

Baca: PAN: Janji Tinggal Janji, Pak Jokowi Sendiri yang Melanggar...

Yandri mengatakan, secara aturan memang tidak ada larangan bagi menteri untuk merangkap jabatan di partai politik.

Namun, menurut dia, seharusnya Jokowi tetap berpegang teguh pada komitmen yang telah disampaikan ke publik.

Alasan Jokowi mengizinkan rangkap jabatan karena usia pemerintahan tinggal satu setengah tahun, menurut dia, tidak bisa diterima.

"Karena masih pemerintahan Jokowi-JK juga kan," kata dia.