Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/01/2018, 08:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin mengapresiasi langkah Wiranto menolak menjadi ketua umum Partai Hanura.

Padahal, menurut Ujang, Wiranto memiliki kesempatan besar untuk kembali memimpin Hanura setelah terjadi kisruh kepemimpinan di parpol yang didirikannya itu.

Namun, Wiranto menolak rangkap jabatan dan memutuskan tetap fokus pada jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemananan.

Ujang menilai, sikap Wiranto ini lebih konsisten ketimbang Presiden Joko Widodo yang justru mengizinkan Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar.

"Itu sesuatu yang baik yang Pak Wiranto lakukan. Beliau bisa saja mengambil alih (kepemimpinan Hanura), tapi tidak dilakukan karena ada komitmen dari awal untuk tidak rangkap jabatan. Patuh terhadap imbauan larangan Pak Jokowi itu," kata Ujang kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2018).

Sebaliknya, lanjut Ujang, Presiden Jokowi justru tidak konsisten dengan larangan rangkap jabatan yang dibuatnya sendiri dengan mempertahankan Airlangga.

(Baca juga: PAN Minta Jokowi Konsisten soal Larangan Rangkap Jabatan)

 

Presiden beralasan sisa masa pemerintahan tinggal satu setengah tahun sehingga sulit untuk mencari sosok pengganti Airlangga.

"Tentu ini preseden tidak baik. Harusnya pemimpin beri contoh apa yang dikatakan dulu dan sekarang harus konsisten," kata dia.

Ujang pun menduga, Presiden rela melanggar komitmennya ini demi garansi dukungan Golkar di Pemilu Presiden 2019.

Apalagi, selain mempertahankan Airlangga, Jokowi juga menambah satu lagi jatah menteri untuk Golkar.

Presiden memercayai Sekjen Golkar Idrus Marham untuk menjabat mensos menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju Pilkada Jatim.

"Golkar akan menggaransi, akan full mendukung Pak Jokowi di 2019. Itu deal-nya saya yakin," kata dia.

(Baca juga: Lewat WhatsApp, Wiranto Legawa dan Dukung Kepemimpinan Baru Hanura)

Kemarin, Kamis (18/1/2018), menanggapi konflik di tubuh partai yang didirikannya, Wiranto mengirimkan pesan yang dibacakan Ketua DPP Hanura Dosi Iskandar dalam acara munaslub kubu Daryatmo.

Berikut isi pesan yang dikirim lewat aplikasi WhatsApp itu:

"Pada posisi sebagai Menkopolhukam, saya harus tetap konsisten membantu Presiden membaktikan diri saya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Tugas yang membutuhkan perhatian dan kemampuan saya sepenuhnya.

Untuk itu saya legowo dan akan mendukung sepenuhnya partai hanuradipimpin oleh orang orang yg berkualitas, bermoral dan memiliki kemampuan manajerial yang handal.

Sebagai Ketua Dewan Pembina yang mendirikan partai ini saya sangat sadar bahwa besar kecilnya partai akan sangat ditentukan kekuatan riil pemilik partai yakni seluruh anggota dan simpatisanya di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, yang diwakili Dewan Perwakilan Provinsi dan DPC kabupaten kota seluruh Indonesia.

Siapapun dan dengan cara apapun tidak bisa mencegah hak politik pemilik partai ini. Oleh sebab itu saya akan terus mendukung dan bersama sama dengan saudara-saudara berjuang untuk eksistensi Partai Hanura.

Selamat berjuang semoga tuhan merestui perjuangan Partai Hanura. Tertanda, Wiranto."

Kompas TV Presiden Joko Widodo resmi melantik sejumlah pejabat penting di kabinetnya. Sejumlah nama yang dilantik membuat banyak pihak bertanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com