Fredrich Yunadi Sudah Pesan Kamar RS Lebih Dulu untuk Setya Novanto

Kompas.com - 10/01/2018, 20:07 WIB
Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunandi menunjukkan foto Setya Novanto yang sedang dirawat di RS Medika Permata Hijau, Jakarta, Kamis (16/11/2017). Ketua DPR RI yang tengah dicari oleh KPK, Setya Novanto, diberitakan mengalami kecelakaan mobil di kawasan Permata Hijau, Kamis malam, dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. GALIH PRADIPTAPengacara Setya Novanto, Fredrich Yunandi menunjukkan foto Setya Novanto yang sedang dirawat di RS Medika Permata Hijau, Jakarta, Kamis (16/11/2017). Ketua DPR RI yang tengah dicari oleh KPK, Setya Novanto, diberitakan mengalami kecelakaan mobil di kawasan Permata Hijau, Kamis malam, dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi sudah memesan  lebih dulu kamar perawatan di RS Medika Permata Hijau sebelum mantan Ketua DPR itu masuk untuk dirawat.

Bahkan, KPK menduga Fredrich berencana memesan 1 lantai kamar perawatan di rumah sakit yang terletak di kawasan Jakarta Selatan itu.

Sebelum Novanto dirawat di RS tersebut, KPK juga menduga Fredrich sudah datang terlebih dulu untuk berkoordinasi dengan pihak di RS tersebut, bahwa Novanto akan dirawat pukul 21.00 WIB. Padahal KPK menyebut, saat itu belum diketahui Novanto sakit apa.

"Didapat juga informasi bahwa salah satu dokter di RS mendapat telpon dari seorang yang diduga sebagai pengacara SN, bahwa SN akan dirawat di RS sekitar pukul 21.00 WIB dan meminta kamar perawatan VIP yang rencananya akan di-booking 1 lantai. Padahal, saat itu belum diketahui SN akan dirawat karena sakit apa," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Baca juga : Lindungi Novanto, Fredrich dan Dokter Bimanesh Diduga Berkomplot

Penyidik, kata Basaria, juga mendapat informasi bahwa Fredrich bahkan sampai memesan satu lantai di rumah sakit tersebut. 

KPK sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan persekongkolan antara Fredrich dengan dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo. 

Keduanya diduga bekerja sama memasukan Novanto ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, pasca kecelakaan lalu lintas yang dialami Novanto di kawasan Permata Hijau, Kamis (16/11/2017).

"FY dan BST diduga bekerja sama untuk memasukan tersangka SN ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Baca juga : Fredrich Yunadi Jadi Tersangka Kasus Novanto

Bimanesh diketahui merupakan dokter yang pernah merawat Novanto setelah mengalami kecelakaan di kawasan Permata Hijau.

Basaria menyatakan, dugaan keduanya bekerja sama itu agar Novanto dapat menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Basaria melanjutkan, meskipun diakui kecelakaan, Novanto tidak dibawa ke IGD, melainkan langsung ke ruang rawat inap VIP.

Baca juga : Dokter RS Medika Permata Hijau Jadi Tersangka Kasus Novanto

Dalam kasus ini, Fredrich dan Bimanesh sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga melakukan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kompas TV Keduanya dijerat menghalangi proses penyidikan terhadap Setya Novanto.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X