Wapres: Tak Masalah Banyak Perwira TNI-Polri Ikut Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, tak masalah apabila banyak partai politik mengusung perwira aktif TNI-Polri di Pilkada Serentak 2018.

Alasannya, semua warga negara, termasuk perwira aktif TNI-Polri punya hak yang sama maju kontestasi demokrasi seperti Pilkada.

"Tentu sebagai warga negara, tentara dan polisi berhak. Tapi mereka harus keluar (institusinya) begitu dia mencalonkan," kata Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Apalagi saat ini, tak ada lagi sekolah yang mencetak bibit-bibit kepala daerah. Terpenting kata dia, calon yang maju punya kemampuan kepemimpinan yang mumpuni.

"Menjadi kepala daerah sekarang tidak ada sekolahnya. Banyak kiai, pedagang, yang penting kan leadership-nya," kata dia.

(Baca juga: Dulu Ingin Reformasi, Mengapa Kini Parpol Buka Pintu TNI-Polri Kembali ke Politik?)

"Beda dengan zaman dulu, kalau jaman dulu kan karir naik ke atas dari camat, ke bupati, terus ke gubernur," lanjut dia.

Karenanya, menurut Kalla, siapa pun yang punya kemampuan, leadership, dan punya popularitas, berpotensi terpilih di Pilkada.

"Sekarang ini kan pemilihnya terbuka. Jadi siapa saja memiliki kemampuan, dikenal dan leadersip bisa terpilih," ujar Kalla.

"Nah kebetulan mungkin yang memiliki leadership yang kuat dibeberapa daerah itu (TNI-Polri), tapi tidak semua ya," tambahnya.