Jelang Pilkada, Ketua MPR Minta Birokrasi dan TNI-Polri Netral

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya netralitas birokrasi dan TNI-Polri. Hal itu agar tercipta persaingan yang sehat dalam Pilkada Serentak 2018 yang gelarannya sudah semakin dekat.

Hal itu diungkapkan Zulkifli saat menghadiri Jambore Barisan Muda PAN wilayah Bengkulu, di Pantai Panjang, Sabtu (6/1/2018).

"Saya percaya birokrasi, TNI dan Polri serta penegak hukum akan berupaya menjaga netralitas dalam pilkada. Kita jadikan pilkada sebagai kompetisi bermartabat sesama anak bangsa,” kata Zulkifli dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, Pilkada adalah kompetisi para calon kepala daerah yang melibatkan sesama anak bangsa dalam kompetisi tersebut, sehingga netralitas dan integritas birokrasi serta TNI-Polri harus tetap terjaga.

“Jangan hanya karena untuk meraih kemenangan kita mengorbankan netralitas, independensi dan integritas aparat sipil negara dan penegak hukum. Mari kita jaga bersama,” ujarnya.

Imbauan senada sebelumnya sudah disampaikan oleh sejumlah pihak. Salah satunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga : Kapolri Mutasi Anak Buahnya yang Nyalon di Pilkada Serentak

Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengimbau, para jenderal aktif, baik di TNI maupun Polri, yang akan berkontestasi di Pilkada 2018 untuk tak mencuri start dalam menyosialisasikan diri.

"Agar para pihak yang potensial menjadi calon ini tidak melakukan curi start, termasuk melakukan pencitraan diri," ujar Afifuddin seusai acara diskusi di bilangan Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2017).

Ia mencontohkan, orientasi pencegahan tersebut juga masuk hingga kegiatan-kegiatan umum, misalnya jalan sehat, yang mengakuisisi massa dan diduga ada kehadiran bakal calon kepala daerah tersebut.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyinggung soal pentingnya netralitas aparat negara dalam pemilihan umum.

Baca juga : Fenomena Calon Tunggal di Pilkada Serentak 2018 Diprediksi Meningkat

SBY meminta elemen negara berhati-hati dalam berbuat karena rakyat Indonesia tidak bodoh atau dapat dibodohi. Personel Polri dan TNI yang ingin maju dalam pilkada atau pemilu, lanjut SBY, ada ketentuan dan aturan mainnya.

"Partai Demokrat mengingatkan netralitas negara, termasuk BIN (Badan Intelijen Negara), Polri, Kejaksaan, dan TNI, mutlak adanya. Negara harus netral dan tidak boleh berpihak," kata SBY dalam pernyataan yang disampaikannya di kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018).