Potensi Konflik Pilkada dengan Calon dari TNI-Polri Dinilai Lebih Tinggi

Kompas.com - 28/12/2017, 08:55 WIB

Estu Suryowati

Penulis

Lihat Foto

Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy (kanan) menyerahkan surat keputusan dukungan untuk Murad Ismail (kiri tengah) sebagai bakal calon gubernur Maluku pada Pilkada Maluku 2018 di kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu malam (20/12/2017).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar memantau penyerahan kembali dokumen pendaftaran sejumlah partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Panglima Kostrad Letjen Edy Rahmayadi (bertopi adat) mengaku serius dan siap maju menjadi gubernur Sumatera Utara, Minggu (17/9/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota TNI-Polri akan maju dalam politik Pilkada Serentak 2018 di sejumlah daerah.

Menurut anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) Fritz Edward Siregar, potensi konflik di daerah yang diikuti calon dengan latar belakang TNI-Polri lebih besar.

Alasannya, ada persoalan netralitas dan dukungan terhadap mantan anggota kedua institusi tersebut.

"Adanya kontestasi antara pihak-pihak ini menurut kami prosesnya harus dilihat secara hati-hati. Karena potensi konflik yang muncul itu pasti akan tinggi sekali di daerah-daerah di mana ada anggota TNI-Polri yang akan maju sebagai calon kepala daerah," kata Fritz, di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar memantau penyerahan kembali dokumen pendaftaran sejumlah partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Fritz mengatakan, meski regulasi membolehkan ASN dan TNI-Polri langsung mengundurkan diri dari jabatan ketika mendaftar sebagai calon kepala daerah, masih ada residu pengaruh kekuasaan.

"Dia masih punya mantan anak buah, dia masih punya hubungan dengan pengusaha, dia masih punya hubungan dengan pimpinan daerah lainnya, sehingga ketidaknetralan itu kemungkinan bakal terjadi," kata Fritz.

Baca: Jenderal TNI-Polri Ikut Pilkada, Bawaslu Imbau Tak Ada yang Curi Start

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu tengah menggodok peraturan yang khusus mengatur rambu-rambu pencalonan dari TNI-Polri. Regulasi ini ditargetkan selesai pada pertengahan Januari 2018.

"Kemudian, kami sedang menjajaki pertemuan dengan Panglima TNI. Selama ini kan kita fokus (berkomunikasi) dengan Kapolri, misalnya soal Sentra Gakumdu bersama Kejaksaan," kata Fritz.

"Kami harus berhubungan dengan Panglima TNI karena kami akan meminta bantuan POM (Polisi Militer)," kata dia.

Beberapa jenderal akan maju Pilkada 2018 dengan diusung sejumlah partai politik.

KOMPAS.com / Mei Leandha Panglima Kostrad Letjen Edy Rahmayadi (bertopi adat) mengaku serius dan siap maju menjadi gubernur Sumatera Utara, Minggu (17/9/2017)

Mereka adalah Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Murad Ismail di Pilkada Provinsi Maluku, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin di Pilkada Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen Anton Charliyan di Pilkada Provinsi Jawa Barat, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw di Pilkada Papua.

Sementara, dari unsur TNI, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat TNI Letjen Edy Rahmayadi akan ikut berkontestasi pada Pilkada Sumatera Utara.

Kompas TV Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengisyaratkan akan melepas Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi maju dalam Pilgub Sumut 2018.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.