Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada Serentak, Menkumham Minta Jajarannya Netral

Kompas.com - 08/01/2018, 11:18 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meminta seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menjaga netralitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018

Hal itu disampaikan Yasonna saat memberikan sambutan dalam deklarasi janji kinerja pegawai Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/1/2018).

"Tahun 2018 adalah tahun politik yang diwarnai dengan dimulainya Pilkada Serentak di 171 daerah pada tanggal 17 Juni 2018 nanti," ujar Yasonna.

Baca juga: SBY Ingatkan Netralitas Aparat Negara dan Jangan Ada Kriminalisasi di Pemilu

Yasonna mengatakan, tahun 2018 bukan hanya soal Pilkada Serentak, tetapi juga persiapan menuju Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019.

Oleh karena itu, ia meminta agar jajarannya terus menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sebagai Aparatur Sipil Negara, Saudara harus menjaga netralitas, dan bebas dari paham politik manapun sesuai amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014," kata Yasonna.

Baca: Arahan Panglima agar TNI dapat Menjaga Netralitas pada Tahun Politik

Menurut dia, sikap, mental, dan perilaku akan menentukan keberhasilan kinerja Kemenkumham dua tahun ke depan.

Salah satu cara untuk memotivasi para pegawai yaitu dengan mendeklarasikan janji kinerja tahun 2018.

Pada Senin pagi, jajaran Kemenkumham menggelar apel untuk mendeklarasikan janji kinerja 2018 yang diharapkan dapat menyuntik semangat untuk bekerja lebih baik pada tahun ini.

Kompas TV Komisi I DPR menyetujui kepala staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI. Tugas berat bakal menanti panglima TNI yang baru.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com