Kompas.com - 30/12/2017, 15:36 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memandang politik identitas menjadi salah satu isu yang perlu disoroti sepanjang 2017.

Fadli menyinggung kontestasi Pilkada DKI Jakarta yang diwarnai oleh isu politik identitas, terutama politisasi isu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Wajah dunia politik kita sepanjang tahun 2017 sepertinya sangat dipengaruhi oleh wajah Pilkada DKI," ujar Fadli melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/12/2017).

"Hampir seluruh isu yang mewarnai Pilkada DKI, mulai dari isu SARA, politik identitas, atau isu hoaks, yang oleh pengamat di-frame sebagai kebangkitan populisme kanan, kemudian bergema secara nasional," kata dia.

(Baca juga: Politik Identitas Dikhawatirkan Terulang pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019)

Bangkitnya wacana politik identitas, menurut Fadli, pantas membuat seluruh pihak berkaca diri, sebab erat kaitannya dengan dengan proses aksi-reaksi di masyarakat.

"Kita mesti bertanya, apa yang telah membuat politik identitas seolah kembali bangkit belakangan ini?" ujar dia.

Ilustrasi Politik KotorKOMPAS Ilustrasi Politik Kotor
Fadli menilai, bangkitnya politik identitas bukan berangkat dari tergerusnya komitmen terhadap kebinekaan, namun dipancing oleh kondisi ketidakadilan sosial.

Politisi Partai Gerindra itu pun mengingarkan bahwa indeks ketimpangan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia adalah pada masa pemerintahan Joko Widodo.

"Menurut studi Amy Chua, pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas. Jadi, soal ketimpangan ekonomi ini memang tidak bisa diabaikan," ujarnya.

(Baca juga: Politik Identitas Mengubur Rasionalitas Pemilih)

Di samping itu, ia menilai bentutan kultural juga bisa menjadi pemicu munculnya populisme. Ini termasuk pada momentum Pilkada DKI Jakarta.

Fadli menambahkan, Jakarta memiliki jejak historis yang panjang. Ketika jejak historis dipinggirkan dan dikaburkan, maka ada resistensi dari sekelompok orang.

"Entah secara sengaja maupun tak sengaja, sedang coba dikuburkan melalui sejumlah agenda ekonomi dan politik ruang oleh Gubernur DKI yang lama. Tentu akan ada resistensi dari mereka yang merasa terikat pada identitas-identitas tradisional tersebut," kata politisi berdarah Minangkabau itu.

Ia berharap, pemerintah bisa menjaga situasi agar tetap kondusif jelang tahun politik. Ruang publik, menurut dia, seharusnya bisa bebas dari hoaks dan ujaran kebencian.

Meskipun, ia melihat kadang kala justru pemerintah menjadi pihak yang ikut memperkeruh suasana.

Misalnya, pada kasus Saracen. Kasus tersebut diungkap oleh kepolisian seolah kasus tersebut terkait industri hoaks dan penyebar kebencian di media sosial. Namun, Fadli mempertanyakan tuduhan-tuduhan tersebut justru tak ada yang masuk dakwaan jaksa di pengadilan.

"Artinya tuduhan-tuduhan tadi sama sekali tidak bisa dibuktikan. Kita tentu berharap agar ke depannya Polri bisa lebih profesional dan fair dalam menjalankan tugasnya, agar tidak memancing spekulasi dan berkembangnya fitnah di masyarakat," kata Fadli.

(Baca juga : Terungkapnya Saracen Seharusnya Bikin Pengguna Internet Waspadai Informasi Dunia Maya )

Menurut dia, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah menata kembali kebijakan ekonomi dan politik. Ini termasuk tata ruang yang lebih adil serta mengakomodasi kepentingan kelompok yang termarjinalkan.

Fadli juga menyinggung adanya dugaan kriminalisasi ulama yang justru berpotensi memperkuat perlawanan politik identitas.

"Menguatnya politik identitas mestinya dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan yang yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan dijawab dengan represi dan produksi stigma," kata politisi kelahiran Jakarta, 1 Juni 1971 itu.

Kompas TV Politik SARA dan ujaran kebencian di media sosial menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan Pilkada tahun depan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mardani Maming Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan

Mardani Maming Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Alasan KSAD Dudung soal Doktrin Kartika Eka Paksi Perlu Direvisi

Alasan KSAD Dudung soal Doktrin Kartika Eka Paksi Perlu Direvisi

Nasional
YLKI Minta Pemerintah Pikirkan Opsi yang Memudahkan untuk Beli Minyak Goreng Curah

YLKI Minta Pemerintah Pikirkan Opsi yang Memudahkan untuk Beli Minyak Goreng Curah

Nasional
Golkar Anggap Wajar Surya Paloh Usulkan Duet Ganjar dan Anies

Golkar Anggap Wajar Surya Paloh Usulkan Duet Ganjar dan Anies

Nasional
BEM UI Akan Demo ke DPR Selasa Besok, Tuntut Transparansi RKUHP

BEM UI Akan Demo ke DPR Selasa Besok, Tuntut Transparansi RKUHP

Nasional
Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Nasional
Viral Informasi Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat, Istana: Pilot Lakukan Holding untuk Sesuaikan Waktu Kedatangan

Viral Informasi Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat, Istana: Pilot Lakukan Holding untuk Sesuaikan Waktu Kedatangan

Nasional
MK Buka Suara soal Gugatan Legalisasi Ganja Medis yang Menggantung hingga Sekarang

MK Buka Suara soal Gugatan Legalisasi Ganja Medis yang Menggantung hingga Sekarang

Nasional
KPK Tahan Adik Bupati Muna LM Rusdianto Emba Terkait Suap Dana PEN

KPK Tahan Adik Bupati Muna LM Rusdianto Emba Terkait Suap Dana PEN

Nasional
4.000 Subyek Disiapkan untuk Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Unair

4.000 Subyek Disiapkan untuk Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Unair

Nasional
Pengamat Nilai Usulan Duet Ganjar-Anies untuk 2024 Sulit Terwujud

Pengamat Nilai Usulan Duet Ganjar-Anies untuk 2024 Sulit Terwujud

Nasional
Waketum Nasdem Sebut Anies Belum Tentu Dapat Tiket Pilpres 2024

Waketum Nasdem Sebut Anies Belum Tentu Dapat Tiket Pilpres 2024

Nasional
Hadiri KTT G7, Jokowi Naik Helikopter Bareng Narendra Modi

Hadiri KTT G7, Jokowi Naik Helikopter Bareng Narendra Modi

Nasional
Anggota DPR Sebut RUU KIA Wajibkan Tempat Kerja Siapkan 'Daycare'

Anggota DPR Sebut RUU KIA Wajibkan Tempat Kerja Siapkan "Daycare"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.