Fadli Zon: Pada 2017, Politik Identitas Dipancing Ketidakadilan Sosial

Kompas.com - 30/12/2017, 15:36 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memandang politik identitas menjadi salah satu isu yang perlu disoroti sepanjang 2017.

Fadli menyinggung kontestasi Pilkada DKI Jakarta yang diwarnai oleh isu politik identitas, terutama politisasi isu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Wajah dunia politik kita sepanjang tahun 2017 sepertinya sangat dipengaruhi oleh wajah Pilkada DKI," ujar Fadli melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/12/2017).

"Hampir seluruh isu yang mewarnai Pilkada DKI, mulai dari isu SARA, politik identitas, atau isu hoaks, yang oleh pengamat di-frame sebagai kebangkitan populisme kanan, kemudian bergema secara nasional," kata dia.

(Baca juga: Politik Identitas Dikhawatirkan Terulang pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019)

Bangkitnya wacana politik identitas, menurut Fadli, pantas membuat seluruh pihak berkaca diri, sebab erat kaitannya dengan dengan proses aksi-reaksi di masyarakat.

"Kita mesti bertanya, apa yang telah membuat politik identitas seolah kembali bangkit belakangan ini?" ujar dia.

Ilustrasi Politik KotorKOMPAS Ilustrasi Politik Kotor
Fadli menilai, bangkitnya politik identitas bukan berangkat dari tergerusnya komitmen terhadap kebinekaan, namun dipancing oleh kondisi ketidakadilan sosial.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Politisi Partai Gerindra itu pun mengingarkan bahwa indeks ketimpangan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia adalah pada masa pemerintahan Joko Widodo.

"Menurut studi Amy Chua, pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas. Jadi, soal ketimpangan ekonomi ini memang tidak bisa diabaikan," ujarnya.

(Baca juga: Politik Identitas Mengubur Rasionalitas Pemilih)

Di samping itu, ia menilai bentutan kultural juga bisa menjadi pemicu munculnya populisme. Ini termasuk pada momentum Pilkada DKI Jakarta.

Fadli menambahkan, Jakarta memiliki jejak historis yang panjang. Ketika jejak historis dipinggirkan dan dikaburkan, maka ada resistensi dari sekelompok orang.

"Entah secara sengaja maupun tak sengaja, sedang coba dikuburkan melalui sejumlah agenda ekonomi dan politik ruang oleh Gubernur DKI yang lama. Tentu akan ada resistensi dari mereka yang merasa terikat pada identitas-identitas tradisional tersebut," kata politisi berdarah Minangkabau itu.

Ia berharap, pemerintah bisa menjaga situasi agar tetap kondusif jelang tahun politik. Ruang publik, menurut dia, seharusnya bisa bebas dari hoaks dan ujaran kebencian.

Meskipun, ia melihat kadang kala justru pemerintah menjadi pihak yang ikut memperkeruh suasana.

Misalnya, pada kasus Saracen. Kasus tersebut diungkap oleh kepolisian seolah kasus tersebut terkait industri hoaks dan penyebar kebencian di media sosial. Namun, Fadli mempertanyakan tuduhan-tuduhan tersebut justru tak ada yang masuk dakwaan jaksa di pengadilan.

"Artinya tuduhan-tuduhan tadi sama sekali tidak bisa dibuktikan. Kita tentu berharap agar ke depannya Polri bisa lebih profesional dan fair dalam menjalankan tugasnya, agar tidak memancing spekulasi dan berkembangnya fitnah di masyarakat," kata Fadli.

(Baca juga : Terungkapnya Saracen Seharusnya Bikin Pengguna Internet Waspadai Informasi Dunia Maya )

Menurut dia, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah menata kembali kebijakan ekonomi dan politik. Ini termasuk tata ruang yang lebih adil serta mengakomodasi kepentingan kelompok yang termarjinalkan.

Fadli juga menyinggung adanya dugaan kriminalisasi ulama yang justru berpotensi memperkuat perlawanan politik identitas.

"Menguatnya politik identitas mestinya dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan yang yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan dijawab dengan represi dan produksi stigma," kata politisi kelahiran Jakarta, 1 Juni 1971 itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Nasional
Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Nasional
Jokowi Ulang Tahun Ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Jokowi Ulang Tahun Ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Nasional
LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

Nasional
'Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi'

"Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi"

Nasional
Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Nasional
IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Pimpinan DPR Usul Asrama Haji Pondok Gede Difungsikan Jadi Tempat Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19

Pimpinan DPR Usul Asrama Haji Pondok Gede Difungsikan Jadi Tempat Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19

Nasional
1.989.909 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Ambil Langkah Radikal Atasi Pandemi

1.989.909 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Ambil Langkah Radikal Atasi Pandemi

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X