Kompas.com - 03/05/2017, 21:15 WIB
Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraPeneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai efek politik identitas dalam kampanye mengikis nilai-nilai demokrasi.

Ia mengatakan, pemilu yang menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi seketika rusak kualitasnya dengan penggunaan politik identitas dalam kampanye.

"Pemilu, dalam terminologi demokrasi, yang sejatinya berbasis pada rasionalitas, seketika kehilangan rasionalitasnya karena politik identitas. Orang memilih bukan karena kinerja calon tapi karena identitas yang melekat seperti agama atau etnis," kata Syamsuddin saat ditemui di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

"Kinerja seorang calon menjadi tak ada harganya, tak ada apresiasi terhadap prestasi seseorang," lanjut dia.

 

(Baca: Penggunaan Politik Identitas Diprediksi Menguat hingga Pemilu 2019)

Ia melanjutkan, jika penggunaan politik identitas diteruskan pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, maka regenerasi kepemimpinan politik di Indonesia semakin menurun kualitasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Syamsuddin menambahkan, penyebab utama merebaknya penggunaan politik identitas adalah abainya negara dalam mewujudkan nasionalisme yang berbasis kewarganegaraan.

"Saat ini yang menjadi basis nasionalisme kita justru nasionalisme komunal saja. Bahkan negara juga terkadang bersikap tak adil dalam menyikapi isu mayoritas dan minoritas seperti menyikapi kelompok minoritas seperti syiah, ahmadiyah," kata Syamsuddin.

"Semuanya harus diatasi dengan pendidikan politik yang rasional, politik kewargaan. Ini tantangan bagi demokrasi kita. Saya rasa kita semua sebagai civil society wajib mengawal demokrasi kita agar tak mengalami kemunduran," lanjut dia.

Kompas TV Garis Batas Politik Identitas- Satu Meja
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal 5 Kapal Cepat Rudal 60 Meter Andalan TNI AL Buatan PAL...

Mengenal 5 Kapal Cepat Rudal 60 Meter Andalan TNI AL Buatan PAL...

Nasional
DPR Tetapkan Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara, Ini Nama-namanya

DPR Tetapkan Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara, Ini Nama-namanya

Nasional
KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

Nasional
Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

Nasional
Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

Nasional
Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

Nasional
DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

Nasional
PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

Nasional
Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

Nasional
Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

Nasional
Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.