Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Hartarto: Sejak Hari Ini Kita Tidak Punya Kelompok-Kelompok Lagi...

Kompas.com - 20/12/2017, 11:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, pihaknya akan fokus berkonsolidasi jelang Pemilu 2019.

Hal itu ditegaskannya usai dikukuhkan sebagai ketua umum pada paripurna Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Rabu (20/12/2017).

Ia menegaskan, ke depannya tak ada lagi faksi di Golkar. Hal itu menurutnya tercermin dari Munaslub hari ini.

Adapun mengenai adanya faksi-faksi di internal Golkar sebelumnya sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo pada pembukaan Munaslub.

"Sejak hari ini, kita tidak punya kelompok-kelompok lagi," ujar Airlangga di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu.

(Baca juga : Resmi Jadi Ketum Golkar, Airlangga Akan Lapor kepada Jokowi)

Airlangga kembali menyinggung soal posisi Golkar yang dalam beberapa hadil survei turun ke posisi ketiga. Elektabilitas Golkar juga sudah hampir mendekati single digit atau di bawah 10 persen.

Ia pun mengajak seluruh kader untuk merapatkan barisan dan menjadikan momentum saat ini menjadi titik konsolidasi. Sehingga, Golkar bisa kembali menjadi partai papan atas pada 2019.

Konsolidasi juga menurutnya diperlukan agar Golkar bisa mencapai target-target pemilu yang akan datang.

"Kita punya target 16 persen dan harapan bahwa kita bisa memperoleh 110 kursi di DPR RI," ucap dia.

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar menyepakati masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Masa bakti kepengurusan akan berlangsung hingga 2019 dan bisa diperpanjang melalui forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Munaslub juga menyepakati Airlangga sebagai ketua umum mendapatkan mandat penuh untuk melakukan revitalisasi dan reposisi kepengurusan sesuai dengan kebutuhan partai.

Kompas TV Publik akan menilai Golkar dari sosok yang diusung di Pilkada maupun di jabatan publik lainnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com