JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto merombak total kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
"Makna revitalisasi itu bukan sekadar ganti ketua umum satu orang, Pak (Setya) Novanto diganti Airlangga Hartarto saja. Tetapi menyeluruh lalu dia diberi mandat melakukan revitalisasi sesuai kewenangan Munas membentuk DPP baru," kata Agung di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12/2017).
Agung menyatakan pembentukan kepengurusan baru nantinya harus berbasis pada prinsip Prestasi Dedikasi Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT).
(baca: Airlangga Sebut Mayoritas Kader Golkar Inginkan Rombak Kepengurusan)
Karena itu, ia menolak keras bila ada kader yang tersangkut kasus hukum namun dimasukan ke dalam kepengurusan DPP.
Ia meminta kepengurusan Golkar yang baru tak dibentuk berdasarkan iming-iming uang dari para kader.
Demikian pula dalam menetapkan caleg dan calon kepala daerah. Ke depannya, Agung tak menginginkan adanya politik uang.
"Bukan atas dasar perduitan, tetapi betul-betul dilihat kemampuan. Kalau itu dilakukan oleh Golkar, konsisten, Insya Allah kami akan bisa kembali ke posisi nomor satu," lanjut dia.