Airlangga Hartarto Diberi Mandat Penuh Tentukan Kepengurusan Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar memberi mandat penuh kepada sang Ketua Umum, Airlangga Hartarto, untuk menyusun kepengurusan baru.

Hal itu disampaikan Airlangga seusai rapat paripurna Munaslub Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

"Seluruhnya memberikan mandat kepada ketum (ketua umum) sebagai formatur tunggal untuk melakukan revitalisasi dan restrukturisasi kepengurusan," ujar Airlangga.

Ia menambahkan, dirinya telah menampung berbagai masukan dalam rapat paripurna Munaslub terkait penyusunan kepengurusan baru.

(Baca juga : Masa Jabatan Ketum Belum Disepakati, Penggukuhan Airlangga Ditunda)

Saat ditanya indikator apa yang akan digunakannya untuk menilai kader yang layak dimasukan ke dalam kepengurusan, Airlangga menjawab belum memilikinya. Namun, ia akan memaparkannya dalam lanjutan rapat paripurna Munaslub hari ini (20/12/2017).

"Tentu (nanti) harus dijawab (mekanisme penyusunan kepengurusan) oleh DPP (Dewan Pimpiman Pusat), oleh karena itu besok kami akan bahas terbatas untuk menjawab di dalam forum munas," lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto merombak total kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Makna revitalisasi itu bukan sekadar ganti ketua umum satu orang, Pak (Setya) Novanto diganti Airlangga Hartarto saja. Tetapi menyeluruh lalu dia diberi mandat melakukan revitalisasi sesuai kewenangan Munas membentuk DPP baru," kata Agung di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12/2017).

Agung menyatakan pembentukan kepengurusan baru nantinya harus berbasis pada prinsip Prestasi Dedikasi Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT).

Karena itu ia menolak keras bila ada kader yang tersangkut kasus hukum namun dimasukan ke dalam kepengurusan DPP.