Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Anggap Tak Masalah Ada Faksi di Parpol

Kompas.com - 19/12/2017, 16:59 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, perbedaan pandangan dalam sebuah organisasi adalah hal yang biasa.

Demikian pula jika perbedaan tersebut menciptakan kelompok-kelompok atau faksi.

Hal itu diungkapkan Akbar menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Senin (18/12/2017) malam.

Menurut Akbar, faksi-faksi di internal partai politik tak menjadi masalah selama partai bisa melakukan manajemen konflik dengan baik.

"Yang penting dalam politik adalah adanya kepemimpinan politik dan satu yang penting adalah bagaimana satu organisasi politik, perbedaan-perbedaan itu bisa dilakukan manajemennya. Management of conflict itu paling penting dalam politik dan sangat banyak perannya ketua umum," kata Akbar, di sela Munaslub Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Baca: Aburizal Anggap Wajar Adanya Faksi-faksi di Golkar

Akbar mengatakan, manajemen konflik sangat penting. Jika tak berjalan baik, maka perbedaan-perbedaan yang ada akan menguap dan bermuara pada konflik terbuka.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai memberikan sambutan saat acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub ini dilakukan untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi KTP elektronik.KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai memberikan sambutan saat acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub ini dilakukan untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi KTP elektronik.
Menurut dia, manajemen konflik bisa dilakukan melalui peraturan-peraturan organisasi dan semua harus mematuhinya.

"Walaupun tidak berarti (peraturan itu) mengurangi kebebasan. Kebebasan diberikan, seandainya ada perbedaan-perbedaan itu bermuara pada satu perbedaan yang tajam tapi adanya dengan kemampuan management of conflict, saya yakin itu bisa diatasi," kata mantan Ketua DPR RI itu.

Baca juga: Saat Jokowi Blak-blakan soal Kubu-kubuan di Golkar

Mengenai pernyataan Presiden Jokowi soal adanya sejumlah faksi di Golkar, Akbar berpendapat berbeda.  

"Kami sih tidak pernah menyebut ada faksi, pertama. Kedua, tidak bisa juga dikatakan secara eksplisit ada faksi JK (Jusuf Kalla), faksi saya, faksi yang lain," ujar Akbar.

Jokowi singgung faksi di Golkar

Presiden Jokowi membuat kehebohan dalam pidatonya pada pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Tiba-tiba Jokowi membuka rahasia umum di kalangan Golkar soal "kubu-kubuan" yang ada di dalam partai berlambang beringin tersebut.

Baca juga: Alasan Jokowi Blak-blakan soal Kubu-kubu di Golkar

"Yang saya tahu, ada grup-grup besar di Golkar. Ada grupnya Pak JK (Jusuf Kalla) ada. Ada grup besar dari Pak ARB (Aburizal Bakrie) ada. Diem-diem, tapi ada," kata Jokowi, lantas disambut tawa semua yang hadir di sana.

Jokowi pun kembali membuka grup lainnya yang kerap memegaruhi keputusan politik di Golkar. Mereka yang nama-namanya disebut Jokowi terlihat tertawa.

"Ada juga grup besar Pak Akbar Tanjung, ada, semua tahu. Ada juga grup besar Pak Agung Laksono. Dan grup besar lainnya," lanjut Jokowi.

Kompas TV Airlangga Hartarto ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum Golkar.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com