Akbar Tandjung Anggap Tak Masalah Ada Faksi di Parpol

Kompas.com - 19/12/2017, 16:59 WIB
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung di sela Munaslub Partai Golkar, Selasa (19/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung di sela Munaslub Partai Golkar, Selasa (19/12/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, perbedaan pandangan dalam sebuah organisasi adalah hal yang biasa.

Demikian pula jika perbedaan tersebut menciptakan kelompok-kelompok atau faksi.

Hal itu diungkapkan Akbar menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Senin (18/12/2017) malam.

Menurut Akbar, faksi-faksi di internal partai politik tak menjadi masalah selama partai bisa melakukan manajemen konflik dengan baik.


"Yang penting dalam politik adalah adanya kepemimpinan politik dan satu yang penting adalah bagaimana satu organisasi politik, perbedaan-perbedaan itu bisa dilakukan manajemennya. Management of conflict itu paling penting dalam politik dan sangat banyak perannya ketua umum," kata Akbar, di sela Munaslub Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Baca: Aburizal Anggap Wajar Adanya Faksi-faksi di Golkar

Akbar mengatakan, manajemen konflik sangat penting. Jika tak berjalan baik, maka perbedaan-perbedaan yang ada akan menguap dan bermuara pada konflik terbuka.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai memberikan sambutan saat acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub ini dilakukan untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi KTP elektronik.KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai memberikan sambutan saat acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub ini dilakukan untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi KTP elektronik.
Menurut dia, manajemen konflik bisa dilakukan melalui peraturan-peraturan organisasi dan semua harus mematuhinya.

"Walaupun tidak berarti (peraturan itu) mengurangi kebebasan. Kebebasan diberikan, seandainya ada perbedaan-perbedaan itu bermuara pada satu perbedaan yang tajam tapi adanya dengan kemampuan management of conflict, saya yakin itu bisa diatasi," kata mantan Ketua DPR RI itu.

Baca juga: Saat Jokowi Blak-blakan soal Kubu-kubuan di Golkar

Mengenai pernyataan Presiden Jokowi soal adanya sejumlah faksi di Golkar, Akbar berpendapat berbeda.  

"Kami sih tidak pernah menyebut ada faksi, pertama. Kedua, tidak bisa juga dikatakan secara eksplisit ada faksi JK (Jusuf Kalla), faksi saya, faksi yang lain," ujar Akbar.

Jokowi singgung faksi di Golkar

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Nasional
Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Nasional
DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Nasional
Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Nasional
Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Nasional
Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Nasional
Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah 'Berkeringat'

Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah "Berkeringat"

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Nasional
Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Nasional
Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X