Ingin Jadi Calon Ketum, Priyo Budi Santoso Diminta Penuhi Syarat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Ibnu Munzir menyatakan bisa saja Sekretaris Dewan Kehormatan Priyo Budi Santoso mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum Golkar di Munaslub.

Namun, ia mengingatkan agar Priyo memenuhi sejumlah persyaratan untuk maju di munaslub.

"Boleh saja. Enggak boleh ditutup kemungkinan. Seperti yang saya katakan tadi. Sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku, mekanismenya dia harus tempuh," kata Ibnu di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (15/12/2017).

Indra Akuntono/KOMPAS.Com Ibnu Munzir tengah memimpis sidang dalam musyawarah nasional Partai Golkar IX di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (6/12/2014).

(Baca juga : Kritik Proses Terpilihnya Airlangga, Priyo Ingin Bertarung di Munaslub Golkar)

Agung mengatakan, Priyo harus memiliki dukungan minimal sebesar 30 persen dari pemilik suara di munaslub jika hendak bertarung.

Pemilik suara di Munaslub di antaranya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi, DPD kota atau kabupaten, dan ormas-ormas Golkar.

"Calon Ketum Golkar harus memiliki dukungan paling kurang 30 persen. Nah dia (Priyo) apakah sudah punya, itu saya tidak tahu," kata mantan Ketua DPR.

(Baca juga : Jokowi-JK Ada di Balik Mulusnya Langkah Airlangga jadi Ketum Golkar)

Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengaku kaget dengan proses pemilihan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.

Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno DPP Partai Golkar.

Priyo mengatakan, menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), ketua umum harus dipilih langsung oleh pengurus Golkar se-Indonesia melalui Musyawarah Nasional (Munas) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Satu-satunya jalan yang legal dan halal menurut AD/ART adalah lewat Munaslub kalau terjadi pergantian kepemimpinan partai di tengah jalan," ujar Priyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12/2017).