Jelang Pemilu, Masyarakat Dinilai Butuh Program Antiradikalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto berpendapat, program antiradikalisme untuk masyarakat sangat penting dilakukan menjelang pemilihan presiden 2019 mendatang. Alasannya, kelompok radikal di Indonesia saat ini telah dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu untuk meraih kekuasaan.

Kelompok yang sebenarnya minoritas itu pun seolah-olah besar sehingga pemahamannya dikhawatirkan dapat merasuki masyarakat Indonesia.

"Jadi yang harus cerdas itu ya masyarakat. Mereka (kelompok radikal) tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada pemilih. Masyarakat kitalah yang harus berakal dan berakhlak," ujar Soleman dalam acara diskusi di bilangan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

Baca juga : Jokowi: Pemerintah Tak Akan Toleransi Radikalisme, Apa Pun Organisasinya

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens berpendapat hal senada. Bahkan Boni menyebut, sudah ada partai politik yang berusaha memanfaatkan kelompok radikal tersebut sebagai kekuatan politik di Pilpres 2019.

"Mereka seperti saling menunggangi untuk kepentingan masing-masing. Partai politiknya ingin meraih kekuasaan di 2019 dan kelompok radikal ingin berupaya mendekatkan ke tujuan mereka, NKRI Syariah," ujar Boni.

Boni mengingatkan bahwa yahun politik 2018 dan 2019 sudah di depan mata. Pemerintah harus memulai program penyadaran masyarakat dalam segala bentuk.

"Nasionalisasi politik radikal sudah berjalan secara sistematis. Maka perlu penyadaran yang menyeluruh kepada masyarakat agar kita bisa menyelamatkan Indonesia ini dalam Pilkada 2018 atau Pilpres 2019," ujar Boni.