Tak Ada "Blue Print", Pencegahan Radikalisme Dinilai Sporadis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Penelitian Sumberdaya Regional LIPI Amin Mudzakkir menilai, upaya pemerintah mencegah radikalisme masih sporadis.

Pemerintahan Joko Widodo, kata dia, belum memiliki kerangka besar cetak biru atau blue print pencegahan radikalisme.

"Kenyataanya Indonesia belum mempunyai kerangka besar itu," ujar Amin, di Kantor LIPI, Jakarta, Senin (8/11/2017).

Ia menyebutkan, penerbitan Perppu Ormas merupakan salah satu contoh pencegahan radikalisme yang sporadis.

Baca: Pengesahan UU Ormas, antara Ancaman Radikalisme dan Alat Represi

Menurut Amin, Perppu itu dikeluarkan setelah adanya dorongan agar pemerintah membubarkan kelompok yang dianggap radikal.

Selain itu, pemerintah juga dinilai belum memiliki kerangka kerja 5 tahunan terkait pencegahan radikalisasi. Akibatnya, publik sulit mengukur capaian pemerintah.

"Masalah ini (radikalisme) sangat kompleks. Ini bukan hanya masalah keamanan saja tetapi juga soal masalah sosial umum termasuk kesejahteraan," kata dia.

"Sulit kita mengatasi radikalisme dan terorisme ini tanpa bersamaan dengan upaya mengentaskan ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi," lanjut Amin.