Tak Ada "Blue Print", Pencegahan Radikalisme Dinilai Sporadis - Kompas.com

Tak Ada "Blue Print", Pencegahan Radikalisme Dinilai Sporadis

Kompas.com - 08/11/2017, 15:42 WIB
Peneliti sosial dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir dalam diskusi bertajuk Melawan Intoleransi dengan Perda, Perlukah? di kantor GP Ansor, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017).   KOMPAS.com/Kristian Erdianto Peneliti sosial dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir dalam diskusi bertajuk Melawan Intoleransi dengan Perda, Perlukah? di kantor GP Ansor, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Penelitian Sumberdaya Regional LIPI Amin Mudzakkir menilai, upaya pemerintah mencegah radikalisme masih sporadis.

Pemerintahan Joko Widodo, kata dia, belum memiliki kerangka besar cetak biru atau blue print pencegahan radikalisme.

"Kenyataanya Indonesia belum mempunyai kerangka besar itu," ujar Amin, di Kantor LIPI, Jakarta, Senin (8/11/2017).

Ia menyebutkan, penerbitan Perppu Ormas merupakan salah satu contoh pencegahan radikalisme yang sporadis.

Baca: Pengesahan UU Ormas, antara Ancaman Radikalisme dan Alat Represi

Menurut Amin, Perppu itu dikeluarkan setelah adanya dorongan agar pemerintah membubarkan kelompok yang dianggap radikal.

Selain itu, pemerintah juga dinilai belum memiliki kerangka kerja 5 tahunan terkait pencegahan radikalisasi. Akibatnya, publik sulit mengukur capaian pemerintah.

"Masalah ini (radikalisme) sangat kompleks. Ini bukan hanya masalah keamanan saja tetapi juga soal masalah sosial umum termasuk kesejahteraan," kata dia.

"Sulit kita mengatasi radikalisme dan terorisme ini tanpa bersamaan dengan upaya mengentaskan ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi," lanjut Amin.

Kompas TV Jika tidak bertentangan dengan Pancasila, mestinya organisasi tersebut santai - santai saja menanggapi lahirnya produk hukum anti-radikalisme.



EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Close Ads X