Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAU Tegaskan Helikopter AW 101 Dibeli TNI AU, Bukan Setneg

Kompas.com - 07/02/2017, 13:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, pembelian helikopter AgustaWestland 101 (AW 101) berasal dari TNI AU, bukan dari Sekretariat Negara.

"Saya tegaskan, anggaran yang digunakan untuk pembelian helikopter AW 101 adalah anggaran AU, bukan Setneg," ujar Hadi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Pernyataan Hadi ini sekaligus membantah pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mengatakan pengadaan AW 101 merupakan perencanaan dan penganggaran dari Kementerian Sekretariat Negara.

Selain soal rencana anggaran, proses pengadaan AW 101 pun dilakukan oleh TNI AU. Hadi memastikan bahwa rangkaian proses pembelian AW 101 diketahui pula oleh Kementerian Pertahanan sebagai kementerian induk tiga matra TNI.

(Baca: Merasa Akan Diganti, Panglima TNI Buka-bukaan soal Polemik AW101)

"Dukungan administrasinya dari Kementerian Pertahanan. Untuk bisa kami mencairkan (anggaran), kan semuanya dari Kementerian Pertahanan," ujar Hadi.

Meski demikian, pengadaan AW 101 yang diketahui oleh Kemenhan adalah diperuntukkan bagi angkutan VVIP (presiden).

Kemenhan tidak mengetahui bahwa setelah pengadaan itu ditolak Presiden Jokowi, peruntukan AW 101 diubah dari VVIP menjadi untuk pesawat angkut pasukan.

Atas dasar itu pula, Hadi membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan penyelewengan dalam pembelian AW 101.

(Baca: Menhan dan Panglima TNI Sama-sama Tak Tahu soal Pembelian Heli AW101)

"Oleh sebab itu, saya membentuk tim investigasi ke dalam, internal AU. Untuk melihat proses perencanaan sampai pengadaan itu bagaimana," ujar Hadi.

Saat ini, helikopter AW 101 sendiri sudah datang dan disimpan di salah satu hanggar TNI AU. Namun, belum ada proses serah terima alutsista karena menunggu proses investigasi.

Kompas TV Kontroversi Pembelian Helikopter AW 101

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com