Kasus Heli AW 101, KPK Tunggu Angka Pasti Kerugian Negara dari TNI AU

Menurut Febri, pihak Polisi Militer TNI Angkatan Udara (POM TNI AU) tengah menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai dasar perhitungan kerugian negara dan bahan penyidikan untuk tersangka dari pihak militer.

Ia menuturkan hasil perhitungan POM TNI AU nantinya juga akan digunakan KPK untuk memeriksa tersangka Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh.

"Saat ini POM TNI AU masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang sedang dihitung oleh BPK untuk tersangka yang ditangani TNI. Nantinya perhitungan kerugian negara tersebut juga akan dimanfaatkan KPK untuk penanganan perkara dengan tersangka IKS," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

Selain itu, lanjut Febri, KPK masih membutuhkan pemeriksaan saksi-saksi lainnya dari pihak TNI AU.

Ia menuturkan, pada prinsipnya koordinasi dan komunikasi antara KPK dan POM TNI AU berjalan baik.

POM TNI AU memfasilitasi kebutuhan penyidik terkait pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi-saksi terdahulu maupun saksi-saksi baru yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK.

"Koordinasi dengan pihak TNI AU akan terus dijalin dalam penanganan perkara ini," kata Febri.

Dalam kasus ini, TNI menetapkan lima orang tersangka dari jajarannya. Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas atau pekas Letkol Adm WW.

Selain itu, staf pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu yakni Pelda (Pembantu letnan dua) SS, dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

Sementara, KPK menetapkan satu tersangka, yakni Irfan, sebagai pihak swasta.

Pembelian helikopter ini bermasalah karena adanya dugaan penggelembungan dana dalam pembelian helikopter tersebut.

Awalnya, pengadaan dikhususkan pada heli jenis VVIP untuk keperluan presiden. Anggaran untuk heli tersebut senilai Rp 738 miliar.

Namun, meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan. Jenis heli diubah menjadi heli untuk keperluan angkutan.

Selain itu, heli yang dibeli tersebut tidak cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara. Misalnya, heli tidak menggunakan sistem rampdoor.

Hasil perhitungan sementara ditemukan kerugian negara sekitar Rp 224 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar tersebut.