JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pembinaan Penyidikan Polisi Militer (POM) TNI Bambang Sumarsono menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai domain untuk ikut mengusut dugaan korupsi pengadaan Helikopter AugustaWestland 101.
Menurut dia, KPK berwenang untuk menyidik apabila ada masyarakat sipil yang diduga terlibat dalam korupsi proyek tersebut.
Hal ini disampaikan Bambang saat dihadirkan KPK sebagai saksi fakta dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2017).
Praperadilan ini diajukan oleh Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi AW 101.
Direktur Pembinaan Penyidikan Polisi Militer TNI Bambang Sumarsono saat dihadirkan KPK sebagai saksi fakta dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2017). (Baca juga : KPK Tegaskan Kewenangan Bersama TNI Usut Kasus Pembelian Helikopter AW 101)
Namun dalam perkembangannya, Irfan yang merupakan pihak sipil juga diduga terlibat. Sementara, POM TNI tidak bisa mengusut keterlibatan pihak sipil.
"Oleh karena itu, pihak sipil dalam hal ini Irvan Kurnia Saleh dilakukan penyidikan KPK. Dia tidak tunduk pada peradilan militer. Jadi domainnya KPK," kata Bambang.
Pengacara KPK lantas bertanya apakah POM TNI sudah berkoordinasi dengan KPK terkait kasus ini. Bambang memastikan POM TNI dan penyidik KPK sudah berulangkali berkoordinasi.
"Kami menanyakan ke penyidik itu sudah dilakukan rapat koordinasi," ucap Bambang.
Pengacara KPK juga bertanya apakah pernah ada kerja sama antara POM TNI dan KPK dalam kasus lainnya.
Apabila ada, apakah kasus tersebut ada yang dibawa juga ke forum praperadilan.
(Baca juga : Panglima TNI: Penyidikan Internal Kasus Heli AW 101 Tetap Berjalan)
Bambang menyebut bahwa sebelumnya sudah ada sejumlah kasus yang ditangani bersama-sama oleh KPK dan POM TNI.
