POM TNI: KPK Berwenang Usut Kasus Helikopter AW 101 - Kompas.com

POM TNI: KPK Berwenang Usut Kasus Helikopter AW 101

Kompas.com - 08/11/2017, 11:47 WIB
Helikopter Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (9/2/2017). ANTARA FOTO / WIDODO S JUSUF Helikopter Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (9/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pembinaan Penyidikan Polisi Militer (POM) TNI Bambang Sumarsono menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai domain untuk ikut mengusut dugaan korupsi pengadaan Helikopter AugustaWestland 101.

Menurut dia, KPK berwenang untuk menyidik apabila ada masyarakat sipil yang diduga terlibat dalam korupsi proyek tersebut.

Hal ini disampaikan Bambang saat dihadirkan KPK sebagai saksi fakta dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2017).

Praperadilan ini diajukan oleh Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi AW 101.


Direktur Pembinaan Penyidikan Polisi Militer TNI Bambang Sumarsono saat dihadirkan KPK sebagai saksi fakta  dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2017). Bambang POM TNI Direktur Pembinaan Penyidikan Polisi Militer TNI Bambang Sumarsono saat dihadirkan KPK sebagai saksi fakta dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2017).
Bambang mengatakan, POM TNI sejauh ini sudah menjerat empat anggota TNI sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Heli AW 101 ini.

(Baca juga : KPK Tegaskan Kewenangan Bersama TNI Usut Kasus Pembelian Helikopter AW 101)

Namun dalam perkembangannya, Irfan yang merupakan pihak sipil juga diduga terlibat. Sementara, POM TNI tidak bisa mengusut keterlibatan pihak sipil.

"Oleh karena itu, pihak sipil dalam hal ini Irvan Kurnia Saleh dilakukan penyidikan KPK. Dia tidak tunduk pada peradilan militer. Jadi domainnya KPK," kata Bambang.

Pengacara KPK lantas bertanya apakah POM TNI sudah berkoordinasi dengan KPK terkait kasus ini. Bambang memastikan POM TNI dan penyidik KPK sudah berulangkali berkoordinasi.

"Kami menanyakan ke penyidik itu sudah dilakukan rapat koordinasi," ucap Bambang.

Pengacara KPK juga bertanya apakah pernah ada kerja sama antara POM TNI dan KPK dalam kasus lainnya.

Apabila ada, apakah kasus tersebut ada yang dibawa juga ke forum praperadilan.

(Baca juga : Panglima TNI: Penyidikan Internal Kasus Heli AW 101 Tetap Berjalan)

Bambang menyebut bahwa sebelumnya sudah ada sejumlah kasus yang ditangani bersama-sama oleh KPK dan POM TNI.

Misalnya, terkait kasus pengadaan monitoring satelit oleh Badan Keamanan Laut dan Komisi I DPR.

"Tapi baru kali ini kami mengikuti praperadilan," ucap Bambang.

Irfan Kurnia Saleh mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dia sebagai tersangka oleh KPK.

(Baca juga : Pembelian Heli AW 101 Diduga Rugikan Negara Rp 220 Miliar)

Salah satu aspek yang dipersoalkan dalam gugatan praperadilan adalah mekanisme koneksitas dalam penanganan perkara yang diduga melibatkan sipil dan militer.

Dalam kasus ini, TNI menetapkan lima orang tersangka dari jajarannya. Sementara, KPK hanya menetapkan satu tersangka, yakni Irfan, sebagai pihak swasta.

Pembelian helikopter ini bermasalah karena adanya dugaan penggelembungan dana dalam pembeliannya.

Awalnya, pengadaan dikhususkan pada heli jenis VVIP untuk keperluan presiden. Anggaran untuk heli tersebut senilai Rp 738 miliar.

Meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan.

Jenis heli diubah menjadi heli untuk keperluan angkutan. Selain itu, heli yang dibeli tersebut tidak cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara.

Misalnya, heli tidak menggunakan sistem rampdoor. Hasil perhitungan sementara ditemukan kerugian negara sekitar Rp 224 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar tersebut.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Marak Mafia Tanah, BPN DKI Jakarta Minta Pemilik Jangan Biarkan Lahan Kosong

Marak Mafia Tanah, BPN DKI Jakarta Minta Pemilik Jangan Biarkan Lahan Kosong

Megapolitan
Bukan 'Sinkhole', Ini yang Terjadi pada Jalan Ambles di Surabaya

Bukan "Sinkhole", Ini yang Terjadi pada Jalan Ambles di Surabaya

Regional
Pejabat Arab Saudi yang Dipecat dalam Kasus Khashoggi Kunjungi Israel

Pejabat Arab Saudi yang Dipecat dalam Kasus Khashoggi Kunjungi Israel

Internasional
Lengkap, Berkas Kasus Hercules Kembali Diserahkan ke Kejaksaan

Lengkap, Berkas Kasus Hercules Kembali Diserahkan ke Kejaksaan

Megapolitan
Lantik Dua Kepala Daerah, Ridwan Kamil Tekankan Reformasi Integritas

Lantik Dua Kepala Daerah, Ridwan Kamil Tekankan Reformasi Integritas

Regional
Wapres Kalla Yakin OTT di Kemenpora Tak Pengaruhi Persiapan Atlet

Wapres Kalla Yakin OTT di Kemenpora Tak Pengaruhi Persiapan Atlet

Nasional
Politisi Gerindra Sebut Masyarakat Tak Antusias Sambut Jokowi, Apa Kata Istana?

Politisi Gerindra Sebut Masyarakat Tak Antusias Sambut Jokowi, Apa Kata Istana?

Nasional
Satu Korban Banjir Bandang Dairi, Hanyut saat Berteduh di Gubuk Ladang

Satu Korban Banjir Bandang Dairi, Hanyut saat Berteduh di Gubuk Ladang

Regional
Berfoto Telanjang di Vatikan, Model Playboy Ditahan

Berfoto Telanjang di Vatikan, Model Playboy Ditahan

Internasional
KKP Selamatkan 47 Pekerja Migran Ilegal yang Sembunyi di Semak

KKP Selamatkan 47 Pekerja Migran Ilegal yang Sembunyi di Semak

Regional
Pemprov DKI Akan Larang Penggunaan Kantong Plastik, Ini Tanggapan Pedagang Pasar

Pemprov DKI Akan Larang Penggunaan Kantong Plastik, Ini Tanggapan Pedagang Pasar

Megapolitan
KPU Usulkan 14 Tema Debat Capres, dari Ekonomi hingga HAM

KPU Usulkan 14 Tema Debat Capres, dari Ekonomi hingga HAM

Nasional
6 Bayi Anjing Laut Ditemukan Mati Tanpa Kepala di Selandia Baru

6 Bayi Anjing Laut Ditemukan Mati Tanpa Kepala di Selandia Baru

Internasional
Ujian Akhir Semester Sekolah Berbasis Komputer Bukan Kemustahilan

Ujian Akhir Semester Sekolah Berbasis Komputer Bukan Kemustahilan

Edukasi
Filipina Klaim 'Hanya' 5.000 Orang Tewas dalam Perang Melawan Narkoba

Filipina Klaim "Hanya" 5.000 Orang Tewas dalam Perang Melawan Narkoba

Internasional

Close Ads X