POM TNI: KPK Berwenang Usut Kasus Helikopter AW 101

Kompas.com - 08/11/2017, 11:47 WIB
Helikopter Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (9/2/2017). ANTARA FOTO / WIDODO S JUSUF Helikopter Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (9/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pembinaan Penyidikan Polisi Militer (POM) TNI Bambang Sumarsono menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai domain untuk ikut mengusut dugaan korupsi pengadaan Helikopter AugustaWestland 101.

Menurut dia, KPK berwenang untuk menyidik apabila ada masyarakat sipil yang diduga terlibat dalam korupsi proyek tersebut.

Hal ini disampaikan Bambang saat dihadirkan KPK sebagai saksi fakta dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2017).

Praperadilan ini diajukan oleh Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi AW 101.


Direktur Pembinaan Penyidikan Polisi Militer TNI Bambang Sumarsono saat dihadirkan KPK sebagai saksi fakta  dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2017). Bambang POM TNI Direktur Pembinaan Penyidikan Polisi Militer TNI Bambang Sumarsono saat dihadirkan KPK sebagai saksi fakta dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2017).
Bambang mengatakan, POM TNI sejauh ini sudah menjerat empat anggota TNI sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Heli AW 101 ini.

(Baca juga : KPK Tegaskan Kewenangan Bersama TNI Usut Kasus Pembelian Helikopter AW 101)

Namun dalam perkembangannya, Irfan yang merupakan pihak sipil juga diduga terlibat. Sementara, POM TNI tidak bisa mengusut keterlibatan pihak sipil.

"Oleh karena itu, pihak sipil dalam hal ini Irvan Kurnia Saleh dilakukan penyidikan KPK. Dia tidak tunduk pada peradilan militer. Jadi domainnya KPK," kata Bambang.

Pengacara KPK lantas bertanya apakah POM TNI sudah berkoordinasi dengan KPK terkait kasus ini. Bambang memastikan POM TNI dan penyidik KPK sudah berulangkali berkoordinasi.

"Kami menanyakan ke penyidik itu sudah dilakukan rapat koordinasi," ucap Bambang.

Pengacara KPK juga bertanya apakah pernah ada kerja sama antara POM TNI dan KPK dalam kasus lainnya.

Apabila ada, apakah kasus tersebut ada yang dibawa juga ke forum praperadilan.

(Baca juga : Panglima TNI: Penyidikan Internal Kasus Heli AW 101 Tetap Berjalan)

Bambang menyebut bahwa sebelumnya sudah ada sejumlah kasus yang ditangani bersama-sama oleh KPK dan POM TNI.

Misalnya, terkait kasus pengadaan monitoring satelit oleh Badan Keamanan Laut dan Komisi I DPR.

"Tapi baru kali ini kami mengikuti praperadilan," ucap Bambang.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

PP Muhammadiyah: Jangan Ada Lagi Pernyataan Elite yang Menimbulkan Kebencian

PP Muhammadiyah: Jangan Ada Lagi Pernyataan Elite yang Menimbulkan Kebencian

Nasional
TKN Bentuk Tim Hukum Sengketa Pilpres di MK, Yusril Jadi Ketuanya

TKN Bentuk Tim Hukum Sengketa Pilpres di MK, Yusril Jadi Ketuanya

Nasional
Quraish Shihab: Semua yang Menimbulkan Keretakan Bangsa Harus Dihindari

Quraish Shihab: Semua yang Menimbulkan Keretakan Bangsa Harus Dihindari

Nasional
Jumat Siang, Prabowo-Sandiaga Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres ke MK

Jumat Siang, Prabowo-Sandiaga Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres ke MK

Nasional
TKN Sayangkan Kerusuhan yang Sebabkan Korban

TKN Sayangkan Kerusuhan yang Sebabkan Korban

Nasional
Tiga Anggota DPRD Sumut Dihukum 4 Tahun Penjara

Tiga Anggota DPRD Sumut Dihukum 4 Tahun Penjara

Nasional
Polri Tangkap Dua Tersangka Perusuh 22 Mei dari Kelompok Afiliasi ISIS

Polri Tangkap Dua Tersangka Perusuh 22 Mei dari Kelompok Afiliasi ISIS

Nasional
6 Hoaks dan Cek Fakta Kerusuhan 22 Mei 2019, Brimob China hingga Ambulans Gerindra

6 Hoaks dan Cek Fakta Kerusuhan 22 Mei 2019, Brimob China hingga Ambulans Gerindra

Nasional
Pascakerusuhan, Polri Akui Ada Satu Korban Tewas akibat Peluru Tajam

Pascakerusuhan, Polri Akui Ada Satu Korban Tewas akibat Peluru Tajam

Nasional
Tim Hukum KPU Sudah Mulai Bekerja untuk Hadapi Sengketa Pemilu di MK

Tim Hukum KPU Sudah Mulai Bekerja untuk Hadapi Sengketa Pemilu di MK

Nasional
Diperiksa 6 Jam, Menag Jelaskan ke KPK soal Temuan Uang di Laci Meja Kerja

Diperiksa 6 Jam, Menag Jelaskan ke KPK soal Temuan Uang di Laci Meja Kerja

Nasional
Alwi Shihab Ajak Ulama, Habib, Massyaikh, Kiai Imbau Masyarakat yang Sejuk-sejuk

Alwi Shihab Ajak Ulama, Habib, Massyaikh, Kiai Imbau Masyarakat yang Sejuk-sejuk

Nasional
KPU: Sengketa Hasil Pilpres Diajukan Paling Lambat Jumat Pukul 24.00

KPU: Sengketa Hasil Pilpres Diajukan Paling Lambat Jumat Pukul 24.00

Nasional
Gerakan Suluh Kebangsaan: Mari Kita Jaga Bangsa Ini agar Terawat

Gerakan Suluh Kebangsaan: Mari Kita Jaga Bangsa Ini agar Terawat

Nasional
Hingga Kamis Pagi, Polri Sebut 300 Perusuh di Wilayah Jakarta Sudah Diamankan

Hingga Kamis Pagi, Polri Sebut 300 Perusuh di Wilayah Jakarta Sudah Diamankan

Nasional

Close Ads X