KPK Tegaskan Kewenangan Bersama TNI Usut Kasus Pembelian Helikopter AW 101

Kompas.com - 06/11/2017, 12:39 WIB
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan bersama Komandan POM TNI Mayjen Dodik Wijanarko menggelar konferensi pers terkait kasus pembelian heli AW 101 di Gedung KPK Jakarta, Jumat (16/6/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan bersama Komandan POM TNI Mayjen Dodik Wijanarko menggelar konferensi pers terkait kasus pembelian heli AW 101 di Gedung KPK Jakarta, Jumat (16/6/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang praperadilan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah sampai pada agenda jawaban dari pihak KPK, Senin (6/11/2017).

Irfan Kurnia Saleh merupakan pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AgustaWestland (AW) 101.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, KPK menegaskan soal kewenangan KPK bersama TNI untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan pihak sipil dan militer.


"Kerjasama KPK dan TNI merupakan salah satu strategi penting untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi, baik penindakan ataupun pencegahan di sektor militer," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (6/11/2017).

(Baca juga: KPK-TNI Tengah Usut Pembelian Helikopter AgustaWestland)

Febri menyatakan, jika korupsi terjadi, apalagi terkait dengan pengadaan peralatan yang sifatnya vital di TNI, tentu hal ini beresiko tidak hanya merugikan keuangan negara, tetap juga beresiko lebih besar terhadap upaya mewujudkan keamanan dan juga rasa keadilan di tubuh TNI.

"Oleh karena itu, harapan KPK, proses praperadilan ini dapat memperkuat kerjasama KPK dan TNI dalam memerangi korupsi," ujar Febri.

Pada April 2016, TNI Angkatan Udara mengadakan pembelian satu unit heli AW 101. Proses lelang diikuti dua perusahaan, yakni PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karya Cipta Gemilang.

Helikopter AW 101 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (24/8/2017).Kompas.com/Robertus Belarminus Helikopter AW 101 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (24/8/2017).

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan, penyidik mendapat informasi bahwa proses lelang telah diatur dan ditentukan oleh Irfan.

"Baik PT DJM atau PT KCG, dia (Irfan) sudah menentukan. Dia sudah tahu bahwa yang akan dimenangkan adalah PT DJM," kata Basaria.

Menurut Basaria, sebelum pelaksanaan lelang, Irfan telah mengadakan kontrak kerja sama dengan produsen AgustaWestland di Inggris dan Italia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X