Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Masa di Dalam Tahanan Setya Novanto Ganti Pimpinan DPR

Kompas.com - 12/12/2017, 17:51 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan keputusan Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR, menggantikan dirinya.

Novanto mengajukan Aziz sebagai penggantinya melalui surat pengunduran diri yang dikirim kepada Fraksi Golkar. Pengunduran diri ini karena ia tengah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. 

"Novanto dalam tahanan, masa di dalam tahanan dia mengganti orang," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Baca: Saran Jusuf Kalla untuk Golkar Terkait Penentuan Ketua DPR Pengganti Novanto

Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, penting bagi DPP Golkar untuk segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Munaslub merupakan forum untuk memilih ketua umum menggantikan Setya Novanto.

"Hampir semua di Golkar, baik DPP, DPD menginginkan Munaslub dulu, baru pergantian (Ketua DPR), supaya yang mengusulkan bukan Novanto," ujar Kalla.

Baca: Buya Syafii: Carilah Orang Golkar yang Terbaik di Antara yang Buruk

Kalla membantah bahwa penunjukan Aziz Syamsuddin oleh Setya Novanto akan menimbulkan perpecahan baru di internal partai.

"Kalau semua diikuti dengan AD ART dan aturan yang ada, tidak akan pecah. Yang pecah itu kalau ada tidak mengikuti aturan," ujar dia.

"Seperti tadi dari penjara, (Novanto) mundur tapi (kasih) penggantinya. Itu kan melanggar aturan, karena harus ditentukan oleh pleno setidak-tidaknya," kata Kalla. 

Kompas TV PDI-P mengaku telah menjalin komunikasi politik dengan sejumlah fraksi termasuk PKB dan PKS untuk meloloskan usulan kocok ulang.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com