Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bibit Samad Rianto: Jangan Pilih Penjahat Jadi Pejabat

Kompas.com - 11/12/2017, 14:01 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto meminta masyarakat untuk selektif memilih seseorang sebagai pejabat publik.

Hal itu disampaikan Bibit saat ditemui pada acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Ia mengatakan, jangan memilih penjahat menjadi pejabat. Yang dimaksudnya dengan penjahat adalah mereka yang mendapatkan kekuasan dengan melakukan politik uang (money politics) supaya terpilih.

Menurut Bibit, pejabat semacam itu rawan melakukan korupsi.

"Jangan memilih penjahat jadi pejabat. Bisa enggak kita?" kata Bibit.

Menurut Bibit, tidak memilih pejabat yang melakukan praktik politik uang merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi oleh masyarakat.

Dia menilai, masyarakat perlu terlibat dalam upaya pencegahan korupsi.

"Masyarakat harus bergerak melawan korupsi. Jangan hanya jadi penonton," ujar Bibit.

Meski money politics bukan hal baru, dia yakin kebiasaan semacam itu dapat dihilangkan. Masyarakat harus memilih pejabat publik yang punya kompetensi dan kredibilitas.

"Pilih yang punya kredibilitas. Punya kompetensi, integritas, dan konsisten," ujar Bibit.

Bentuk pencegahan lainnya, lanjut Bibit, masyarakat harus turut serta mengawasi sektor-sektor yang rawan terjadinya korupsi.

Misalnya, pada sektor sumber daya alam dan proyek-proyek atau pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, termasuk korupsi di sektor penegakan hukum.

"Penegakan hukum rawan korupsi juga, itu kita awasi. Termasuk KPK harus diawasi," ujar Bibit.

Kompas TV KPK berinisiatif melakukan kunjungan ke partai-partai politik, terutama yang duduk di DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com