Agung Laksono: Kami Desak DPP Golkar Tak Menghalang-halangi Munaslub

Kompas.com - 08/12/2017, 20:49 WIB
Pertemuan antara Dewan Pakar Golkar dengan perwakilan DPD Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (8/12/2017) Kompas.com/YOGA SUKMANAPertemuan antara Dewan Pakar Golkar dengan perwakilan DPD Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (8/12/2017)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Partai Golkar mendesak agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) merespons dengan baik tuntutan dari para Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Tuntutan DPD tersebut antara lain segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Setya Novanto sebagai ketua umum.

"Kami mendesak untuk segera DPP Partai Golkar tidak menghalang-halangi. Kami percaya DPP tidak akan menghalang-halangi (munaslub)," ujar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Dewan Pakar Partai Golkar meyakini munaslub adalah salah satu jalan untuk menghindarkan Partai Golkar dari kemerosotan elektabilitas pasca-kasus korupsi KTP elektronik yang menjerat Setya Novanto.

(Baca juga: Jelang Munaslub, Gerakan Muda Partai Golkar Tuntut Tiga Hal ke DPP)

Dorongan kuat untuk mengadakan pergantian kepemimpinan itu terlihat jelas berasal dari daerah. Tercatat 31 dari 34 DPD sudah setuju untuk mendorong agar munaslub segara digelar.

"Kami percaya dengan keberadaan jiwa teman-teman di DPP untuk kepentingan yang lebih besar. Terakhir, tujuannya jelas yaitu untuk menyelamatkan partai (dari kemerosotan)," kata Agung.

Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar bertemu dengan perwakilan DPD di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya yakni Dewan Pakar mendesak agar DPD segara menggelar munaslub pada 15-17 Desember 2017 mendatang.

(Baca juga: Jika Munaslub Melebihi 17 Desember, Apa yang Dilakukan DPD I Golkar?)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X