Agung Laksono: Kami Desak DPP Golkar Tak Menghalang-halangi Munaslub

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Partai Golkar mendesak agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) merespons dengan baik tuntutan dari para Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Tuntutan DPD tersebut antara lain segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Setya Novanto sebagai ketua umum.

"Kami mendesak untuk segera DPP Partai Golkar tidak menghalang-halangi. Kami percaya DPP tidak akan menghalang-halangi (munaslub)," ujar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Dewan Pakar Partai Golkar meyakini munaslub adalah salah satu jalan untuk menghindarkan Partai Golkar dari kemerosotan elektabilitas pasca-kasus korupsi KTP elektronik yang menjerat Setya Novanto.

(Baca juga: Jelang Munaslub, Gerakan Muda Partai Golkar Tuntut Tiga Hal ke DPP)

Dorongan kuat untuk mengadakan pergantian kepemimpinan itu terlihat jelas berasal dari daerah. Tercatat 31 dari 34 DPD sudah setuju untuk mendorong agar munaslub segara digelar.

"Kami percaya dengan keberadaan jiwa teman-teman di DPP untuk kepentingan yang lebih besar. Terakhir, tujuannya jelas yaitu untuk menyelamatkan partai (dari kemerosotan)," kata Agung.

Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar bertemu dengan perwakilan DPD di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya yakni Dewan Pakar mendesak agar DPD segara menggelar munaslub pada 15-17 Desember 2017 mendatang.

(Baca juga: Jika Munaslub Melebihi 17 Desember, Apa yang Dilakukan DPD I Golkar?)