Meutya Hafid: Marsekal Hadi Tak Akan Berpolitik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu alasan mulusnya pengangkatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto dikarenakan sosok Hadi dinilai tidak suka bersentuhan dengan politik praktis.

Atas dasar itu pula, Komisi I DPR-RI yakin bahwa Marsekal Hadi tidak akan berpolitik mendukung golongan kepentingan tertentu.

"Kita ketahui sebagai KSAU tidak pernah membuat pernyataan-pernyataan yang berbau politik atau dekat dengan politik. Sehingga kita cukup firm dan yakin bahwa beliau Insya Allah tidak akan berpolitik praktis ataupun membantu kelompok politik tertentu," kata Meutya usai silaturahmi di kediaman Marsekal Hadi, di komplek Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

(Baca juga : Lantik Marsekal Hadi Jadi Panglima TNI, Jokowi Tunggu Surat Resmi DPR)

Terkait kabar bahwa penunjukan Hadi bersifat politis, Meutya tidak melihat hal tersebut. Hanya saja, menurut dia, wajar apabila seorang presiden harus dekat dengan Panglima TNI yang diangkatnya.

"Saya rasa itu wajar. Jadi, harus ada kan chemistry Presiden dan Panglima TNI. Wajar-wajar saja, saya belum mendengar isu-isu politik (dari pengangkatan Hadi)," kata dia lagi.

Meutya mengatakan, banyak harapan dari Komisi I DPR-RI yang dititipkan pada Hadi saat uji kepatutan dan kelayakan, kemarin Rabu (6/12/2017).

Diantaranya yaitu revitalisasi alutsista, penanganan terorisme dan kejahatan siber, serta antisipasi perhelatan demokrasi 2018 dan 2019.

Kemarin Rabu (6/12/2017), Komisi I DPR-RI telah menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

(Baca juga : Hadi Tjahjanto Jaga Netralitas dan Soliditas TNI Jelang Tahun Politik)

Keputusan itu diambil setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) selama kurang lebih 6 jam.

Proses uji kelayakan terhadap Hadi terbilang mulus. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, 10 fraksi menyatakan setuju dan tak ada yang memberi catatan.

Presiden Joko Widodo yakin Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mampu membawa institusi TNI menjadi lebih profesional.

Oleh sebab itu, ia tidak ragu memilih sosok KSAU TNI itu sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun, pada April 2018.

"Saya yakin beliau memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai dengan jati dirinya, yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional," ujar Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Senin (4/12/2017).