KPK Perpanjang Penahanan Aditya Moha

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan anggota DPR Aditya Anugerah Moha.

Perpanjangan penahanan tersebut disampaikan Aditya setelah keluar dari gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (4/12/2017).

"Tadi perpanjangan aja, 30 hari ke depan," kata Aditya.

Aditya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Sabtu (7/10/2017) karena diduga menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.

Aditya Moha diduga memberikan sejumlah uang kepada Sudiwardono untuk mempengaruhi putusan atas kasus korupsi yang menjerat ibunya, Marlina Mona Siahaan.

Menurut dia, setelah perpanjangan penahanan ini, dia akan diperiksa KPK besok.

(Baca juga : KPK Periksa Hakim PN Manado untuk Tersangka Aditya Moha)

Dia memperkirakan berkas perkaranya akan segera rampung sehingga kasusnya akan segera disidangkan.

"Dalam waktu dekat Insya Allah, kita mohon doa," ujar politisi Golkar nonaktif itu.

Aditya Moha diduga menyuap Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono. Suap 64.000 dollar Singapura diberikan untuk memengaruhi putusan banding terhadap terdakwa Marlina Moha Siahaan.

Marlina yang menjabat sebagai Bupati Boolang Mongondow dua periode, 2001-2006 dan 2006-2011, merupakan Ibu Aditya. Marlina sudah divonis 5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Manado. Atas vonis itu, Marlina mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado.

Setelah melakukan operasi penangkapan dan pemeriksaan, KPK telah menetapkan Aditya Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono sebagai tersangka.

Pasal yang disangkakan kepada Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap adalah Pasal 6 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.