Golkar Nonaktifkan Kadernya Aditya Moha yang Jadi Tersangka KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Aditya Anugerah Moha dinonaktifkan oleh Partai Golkar, baik posisinya di DPR maupun partai.

Aditya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (7/10/2017) karena diduga menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.

"Sementara waktu dinonaktifkan karena dia tak bisa menjalankan tugas-tugasnya," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Keputusan penonaktifan diambil agar Aditya fokus pada kasus hukum yang dihadapinya. 

Baca: Aditya Moha, Kader Muda Golkar yang Terjerumus Dugaan Suap Hakim

Sementara, untuk pemberhentian, Golkar masih menunggu proses hukum yang berlangsung. 

"Posisi dia baik di DPR atau di partai akan menunggu kepastian proses hukum apakah sudah masuk ke pengadilan atau sudah sampai inkrah baru kami bisa menetukan sikap," ujar putra mantan Ketua DPR RI Agung Laksono itu.

KPK telah menetapkan Aditya Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono sebagai tersangka.

Baca juga: Kronologi OTT Politisi Golkar dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado

Pasal yang disangkakan kepada Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap adalah Pasal 6 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.