Melihat Hubungan Golkar dan Istana...

JAKARTA, KOMPAS.com — Komunikasi antara sejumlah elite Partai Golkar dan Istana semakin intens menyusul menguatnya wacana pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa  dengan agenda pemilihan ketua umum pengganti Setya Novanto.

Novanto, yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi, kini mendekam di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pekan lalu, kandidat kuat ketum Golkar, Airlangga Hartarto, bersama sejumlah pimpinan DPD Golkar menemui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan ini terkait pelaksanaan munaslub.

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Pengamat politik Indo Barometer M Qodari dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

Istana dan Golkar saling membutuhkan.

Baca: Soal Munaslub, Golkar Disarankan Jaga Jarak dengan Jokowi

Qodari mengatakan, Presiden membutuhkan Golkar untuk memuluskan sejumlah agenda di parlemen. Apalagi, kursi ketua DPR dipegang Golkar.

"Golkar itu manuver politiknya melebihi jumlah kursi yang dimiliki (di DPR) karena pengalaman politik mereka yang sudah matang," kata Qodari di Jakarta, Minggu (4/12/2017).

Oleh karena itu, menurut Qodari, wajar jika pihak Istana, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, menginginkan ketua umum Golkar sehaluan dengan mereka.

Istana masih membutuhkan Golkar untuk agenda-agenda di parlemen dan kepentingan politik pada Pemilu 2019. 

Baca juga: Akom: Partai Golkar Sudah Lama Menderita

Sejak dulu, kata dia, Golkar tak pernah lepas dari kekuasaan dan selalu menjadi mitra koalisi Istana sebagai lambang kekuasaan.

"Jadi rasional saja jika Istana memilih ketua umum Golkar yang sehaluan," ujar Qodari. 

Restu Jokowi 

Sebelumnya, Airlangga Hartarto, yang kini menjabat Menteri Perindustrian, mengatakan mendapatkan restu Jokowi untuk maju sebagai kandidat ketua umum. 

Di Golkar, Airlangga juga menduduki posisi sebagai Koordinator Bidang Perekonomian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. 

Terkait restu Jokowi, Airlangga membantah bahwa restu itu merupakan intervensi Istana dalam pergantian ketua umum Golkar.

KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Kosgoro 1957 mendeklarasikan Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum Partai Golkar di kantor Kosgoro 1957, Jakarta, Sabtu (2/12/2017).

Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla secara gamblang menunjukkan dukungan kepada Airlangga untuk menjadi ketua umum Golkar yang baru.

Menurut Kalla, Airlannga merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Golkar. Hal itu terbukti dari rekam jejak Airlangga yang bersih karena tak pernah berurusan dengan persoalan hukum.

Baca: Idrus Marham Ungkap Keinginan Jokowi terhadap Golkar

Kalla selaku mantan Ketua Umum Golkar meyakini, dengan rekam jejak yang bersih, Airlangga bisa diterima semua kalangan di Golkar.

Kedekatan Airlangga dengan Istana semakin terlihat saat ia memboyong sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat provinsi untuk bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (30/11/2017) pekan lalu.

Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae mengatakan, pertemuan dengan Jokowi juga membahas Munaslub Golkar yang akan digelar sebelum pertengahan Desember.

Ridwan menilai wajar pertemuan antara DPD I Golkar dengan Jokowi membahas munaslub sebab dinamika di partainya berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik nasional.

Presiden, kata Ridwan, berpesan agar tak terjadi kekisruhan di internal Golkar jika munaslub digelar.