"Novanto Lebih Baik Berjiwa Besar Mundur, DPR Simbolnya Rakyat"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun mengkritik sikap Setya Novanto yang tak kunjung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Padahal, Novanto sudah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP dan ditahan KPK.

Menurut dia, Novanto Enggan menanggalkan posisinya lantaran kesadarannya yang rendah, sehingga tak merasa malu atau bersalah walaupun telah mencoreng nama baik wajah lembaga wakil rakyat tersebut.

"Jadi sebenarnya tak perlu banyak berdalih soal hukum. Kita tahu kualitas hukum kita seperti apa. Harusnya secara sadar mengundurkan diri. Tapi ini kan soal kesadaran orang juga," ujar Komarudin ketika ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (28/11/2017).

(Baca juga : Ketua MPR Berharap Setya Novanto Mau Mundur sebagai Ketua DPR)

KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun ketika ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (28/11/2017).

"Setya Novanto ini selama ini selalu berkedok di balik hukum. Padahal hukum dia atasnya hukum itu ada etika," ujar Komarudin.

Komarudin menegaskan, seharusnya Novanto berbesar hati, berlapang dada mundur sebagai pimpinan parlemen.

(Baca: Anggap Golkar Tercoreng, Jusuf Kalla Ingin Setya Novanto Diganti)

Sebab, parlemen adalah salah satu tempat terhormat yang ada di negara kesatuan republik Indonesia.

"Jadi Setya Novanto lebih baik harus berjiwa besar. Karena yang dia pimpin ini lembaga tinggi negara. Simbolnya rakyatnya republik Indonesia itu ada di situ, di DPR RI," ucap Komarudin.

Novanto sebelumnya menolak jika Golkar mengambil langkah mengganti Ketua DPR.

(Baca juga : Nurdin Halid Harap Novanto Legawa Lepas Jabatan Ketum Golkar)

Ia menulis surat dari dalam jeruji tahanan KPK. Surat itu ditujukan kepada pimpinan DPR, diberi materai, dan ditandatangani Novanto per Selasa (21/11/2017).

Novanto meminta diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tak bersalah dalam kasus korupsi proyek E-KTP.

"Saya mohon pimpinan DPR RI lainnya dapat memberikan kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya," tulis Novanto dalam suratnya.

"Dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku Ketua DPR maupun selaku angota Dewan," tulis Novanto.

(Baca juga : Nurdin: Munaslub Golkar Tetap Digelar jika Novanto Menang Praperadilan)

DPP Golkar akhirnya memberi kesempatan Novanto memimpin DPR dan Golkar hingga ada putusan praperadilan.

Namun, di internal Golkar semakin kencang wacana menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketum baru dan Ketua DPR.