Anggap Golkar Tercoreng, Jusuf Kalla Ingin Setya Novanto Diganti

Kompas.com - 28/11/2017, 15:59 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika ditemui usai menerima Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden Jusuf Kalla ketika ditemui usai menerima Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Partai Golkar harus menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk segera mengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum.

“Iya kerena namanya sudah jelek,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Tokoh senior Golkar itu menginginkan Munaslub tetap digelar tanpa memperhitungkan keputusan praperadilan Setya Novanto. Menurut Kalla, menang atau kalah, publik sudah memiliki kesan negatif kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.

“Praperadilan kan tidak mengadili substansi hanya proses saja. Prosesnya bisa saja katakanlah dia menang, tetapi orang berpikir tetap ada masalah,” kata Kalla.

Baca juga : Airlangga Disebut Kantongi Restu Jokowi untuk Jadi Ketua Umum Golkar

Soal kapan waktu menggelar Munaslub, Kalla menilai Desember adalah bulan terbaik. Ia berharap pada bulan itu juga, proses pergantian pimpinan Golkar bisa dilakukan.

Sebelumnya, Kalla menilai Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto adalah sosok yang paling ideal memimpin Partai Golkar saat ini. Sebab, Airlangga dinilai tokoh yang paling bersih dari persoalan hukum.

Selama ini kata Kalla, Airlangga tidak pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, arau lembaga hukum lainnya. Dalam kata lain, Airlangga dinilai tokoh yang bersih.

Selain Airlangga, nama Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar Idrus Marham juga disebut-sebut masuk bursa calon Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Kompas TV Saat ini penyidik KPK sedang menuntaskan berkas perkara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.